Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi dalam kunjungan kerja di Madrasah Nahdatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI), Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. ANTARA/HO-KemenPPPA (Antara)
Ntvnews.id
"Perempuan dan anak masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses kesehatan dan pendidikan, hingga ancaman kekerasan. Di sinilah pentingnya literasi dan edukasi bagi masyarakat untuk memberikan tidak hanya pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa kekerasan bukanlah hal yang dapat ditoleransi, dan setiap korban berhak mendapatkan perlindungan," kata Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Senin, 16 April 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Baca Juga: Menteri PPPA: Perlindungan Anak Harus Dilakukan Secara Menyeluruh
Menurutnya, upaya literasi ini penting untuk membangun kesadaran kolektif, khususnya di kalangan santri perempuan, agar dapat tumbuh menjadi generasi yang unggul, mandiri, dan mampu melindungi diri di masa depan.
Ia menjelaskan bahwa literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai hak, hukum, serta perlindungan diri.
Literasi hukum dan sosial dinilai sangat penting agar masyarakat tidak hanya memahami, tetapi juga memiliki keberanian untuk bertindak ketika menghadapi pelanggaran.
"Apresiasi saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar Madrasah NBDI dan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathan (NW). Delapan puluh tiga tahun perjalanan mendidik umat bukanlah perjalanan yang singkat. Ini adalah bukti keteguhan, konsistensi dan dedikasi dalam membangun pendidikan, khususnya bagi perempuan, dan menanamkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
Selain itu, Menteri PPPA juga mengimbau para santri, khususnya perempuan, untuk memiliki rasa percaya diri serta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Muslimat NW, Lale Syifaun Nufus, menyoroti bahwa perjuangan perempuan telah berlangsung sejak masa penjajahan.
Ia menyebutkan bahwa pada tahun 1943, NBDI didirikan di tengah kondisi perempuan yang kala itu tidak diperbolehkan menempuh pendidikan tinggi, namun tetap berjuang untuk mendapatkan ilmu.
"Di tengah penjajahan kita bisa mendirikan laboratorium bagi perempuan untuk menimba ilmu, maka di tahun 2026 tidak ada lagi alasan perempuan hanya diam. Di zaman dengan pengetahuan yang melesat, permasalahan perempuan dan anak masih kita temukan, mulai dari stunting, kemiskinan, hingga kekerasan. Untuk menjawab tantangan tersebut ilmu adalah jawaban bagi perempuan, ditambah dengan keberanian untuk bicara. Kami mengajak perempuan bangkit untuk berpartisipasi dalam pembangunan," katanya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
