Godzilla El Nino Mengancam, DPR Minta Harga Beras Tetap Stabil

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta harga beras stabil. Ini disampaikan menyikapi ancaman fenomena Godzilla El Nino, yang menyebabkan musim kemarau berkepanjangan.

Hal ini dinyatakan Komisi IV DPR RI, saat melakukan peninjauan langsung ke Gudang Bulog Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 23 April 2026.

Peninjauan dalam rangka kunjungan kerja reses ini bertujuan untuk memastikan kesiapan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global dan ancaman fenomena Godzilla El Nino yang diprediksi melanda tahun ini.

​Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto, berdasarkan laporan dari Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), stok beras nasional saat ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah.

Ia mengatakan, bahwa posisi stok pangan nasional saat ini berada di angka 5.198.000 ton, meningkat signifikan dari angka sebelumnya sebesar 4,7 juta ton. Kendati stok melimpah, ia memberikan catatan penting mengenai kondisi harga di pasar.

​"Stok sangat mencukupi, bahkan tertinggi sepanjang sejarah. Tapi dalam diskusi tadi muncul fakta bahwa harga beras di pasar masih di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Kami meminta kalkulasi tepat agar stok yang aman ini berbanding lurus dengan harga pasar yang terkendali," kata Panggah.

​Ia menyebut perlunya keseimbangan angka agar stok yang tinggi bisa efektif meredam gejolak harga. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik petani maupun konsumen.

​​Di samping stabilitas harga, Komisi IV juga menyoroti infrastruktur pergudangan Bulog. Panggah mencatat adanya kendala pada program pembangunan gudang baru, di mana anggaran investasi sebesar Rp5 triliun hanya mencakup pembangunan fisik tanpa pengadaan tanah.

​"Kalau lahan Pemda jauh dari pusat distribusi atau pasar, tentu akan membebani biaya logistik. Kami sedang memikirkan bagaimana pengamanan pengadaan tanah agar tidak ada spekulasi atau penyimpangan, sehingga distribusi pangan lebih efisien," jelas dia.

​​Sebagai langkah konkret dukungan regulasi, Panggah menyebut Komisi IV tengah mendorong percepatan Undang-Undang Pangan. Mengingat banyaknya poin yang diubah (mencapai 33 poin), langkah ini bukan lagi sekadar perubahan, melainkan penggantian Undang-Undang.

​Sejumlah poin utama dalam regulasi baru tersebut meliputi ​penguatan fungsi Bulog sebagai stabilisator stok dan harga, ​peningkatan keterlibatan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten), dan program diversifikasi pangan nasional.