National Governance Awards 2026 Dinilai Mampu Dorong Kinerja Kepala Daerah Bangun Desa

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menilai penyelenggaraan ajang apresiasi kepala daerah berprestasi, National Governance Awards 2026, dapat menjadi pemicu semangat bagi daerah dalam mempercepat pembangunan desa.

"Jadi dengan adanya penghargaan ini, insya Allah para kepala daerah ini yang mendapatkan awards (penghargaan) akan semakin semangat membangun desa dan yang belum akan terpacu, termotivasi," kata Yandri saat menghadiri acara tersebut di Jakarta, Jumat malam.

Ia juga mengapresiasi Metro TV sebagai penyelenggara kegiatan. Menurutnya, pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah.

Baca Juga: Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Waspada Inflasi dan Krisis Global

Pandangan serupa disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam pidato kuncinya. Ia menilai ajang penghargaan ini efektif dalam mendorong kinerja kepala daerah agar terus optimal.

“Melalui mekanisme memberikan reward dan ada punishment, ini sangat efektif dalam rangka untuk mendorong semua kepala daerah, bisa menampilkan performa kinerja yang optimal,” ucap dia.

Ajang National Governance Awards sendiri menjadi sarana refleksi perjalanan desentralisasi di Indonesia sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten berjalan secara transparan.

Baca Juga: Yandri Susanto Tegaskan Kemenangan Istrinya di Pilkada Serang Bukan Karena Dirinya

Penilaian dalam penghargaan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Selain itu, indikator utama penilaian mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan kapasitas masyarakat serta penerapan transformasi digital dalam pelayanan administrasi publik.

(Sumber: Antara)