Dikabarkan Jadi Kepala Bakom, Qodari: Itu Semua Prerogatif Presiden

Ntvnews.id , Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa perombakan atau reshuffle dalam susunan Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Qodari sebagai respons atas isu yang beredar mengenai rencana reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

Dalam kabar tersebut, Qodari juga disebut sebagai salah satu tokoh yang akan dilantik.

"Itu semua prerogatif Presiden," kata Qodari saat dihubungi ANTARA, Senin siang.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat sebaiknya menunggu informasi resmi terkait perkembangan isu perombakan kabinet langsung dari Presiden.

Menurutnya, kewenangan untuk menentukan perubahan susunan pejabat kabinet sepenuhnya berada di tangan kepala negara.

Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Wamendagri: Kita Siap dengan Segala Skenario

"Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden ya," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut menanggapi isu reshuffle tersebut.

Ia meminta awak media untuk bersabar dan menunggu kepastian.

"Tunggu saja," kata Seskab Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Sepanjang masa pemerintahannya, Presiden Prabowo diketahui telah melakukan empat kali reshuffle Kabinet Merah Putih.

Pada reshuffle jilid pertama yang berlangsung pada 19 Februari 2025, Presiden melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Selain itu, Muhammad Yusuf Ateh dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Agustina Arumsari sebagai wakilnya.

Presiden juga menunjuk Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), didampingi Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Sementara itu, Nugroho Sulistyo Budi dilantik sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada reshuffle jilid kedua tanggal 8 September 2025, Presiden mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Selain itu, Mukhtarudin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding, serta Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.

Presiden juga melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.

Pada reshuffle jilid ketiga, 17 September 2025, Djamari Chaniago ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan.

Sementara itu, Erick Thohir dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Ariotedjo.

Selain itu, Afriansyah Noor ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Immanuel Ebenezer, kemudian Rohmat Marzuki serta Farida Faricha yang menggantikan Ferry Juliantono.

Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo, serta Sonny Sanjaya dan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain itu, Sarah Sadiqa dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Tidak hanya itu, Ahmad Dofiri ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian, serta Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Baca Juga: PCO Sebut Reshuflle Kabinet Mungkin Terjadi

Pada reshuffle jilid keempat yang berlangsung pada 8 Oktober 2025, Presiden melantik Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan dan Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Selain itu, Anggito Abimanyu ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Di sektor BUMN, Dony Oskaria dilantik sebagai Kepala BP BUMN, didampingi Aminudin Maruf dan Teddy Barata sebagai wakil kepala.

Presiden juga mengangkat Dirgayuza Setiawan sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, serta Agung Gumilar Saputra sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis.

Selain itu, Velix Wanggai dilantik sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama sejumlah anggota, yakni Ribka Haluk, John Wempi Wetipo, Ignatius Yoko Triyono, Juharson Estrella Sihasale, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, John Gluba Gebze, Yanni, dan Billy Mambrasar.

(Sumber: Antara)