Mengapa Gerbong Perempuan Ditempatkan di Ujung Kereta? Ini Alasan di Baliknya

Ntvnews.id, Jakarta - Gerbong khusus perempuan menjadi sorotan utama setelah kecelakaan kereta pada Selasa (27/4/2026) pukul 20:52 WIB, ketika KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi menabrak bagian belakang KRL Tokyo Metro rute Kampung Bandan–Cikarang. Perhatian tertuju pada fakta bahwa korban terbanyak berasal dari gerbong perempuan, dengan total korban tewas mencapai 15 orang dan seluruhnya adalah perempuan.

Peristiwa ini memicu respons kebijakan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengusulkan agar posisi gerbong khusus perempuan dipindahkan ke tengah rangkaian. Usulan ini muncul di tengah praktik yang selama ini berlaku, di mana gerbong perempuan ditempatkan di bagian paling depan dan paling belakang kereta, ditandai dengan pintu berwarna pink yang mudah dikenali di tengah mobilitas penumpang yang tinggi.

Penempatan di kedua ujung rangkaian sejatinya tidak berangkat dari pertimbangan ideologis, melainkan alasan teknis operasional. Posisi tersebut memudahkan penumpang mengidentifikasi lokasi gerbong sejak kereta tiba di peron.

Selain itu, arus naik dan turun penumpang dapat terbagi ke dua sisi, sehingga kepadatan tidak hanya terpusat di bagian tengah. Dari sisi operasional stasiun, pola ini juga membantu pengguna perempuan mengakses titik antrean yang konsisten setiap hari.

Baca Juga: Gagal Terima Rumah di Bogor dari Pengembang, Konsumen Minta Ditindak

Dalam konteks pengaturan penumpang, pendekatan ini lebih menekankan efisiensi arus dibanding aspek keamanan semata. Menempatkan gerbong di dua ujung dianggap sebagai solusi paling praktis tanpa harus mengubah komposisi rangkaian kereta secara keseluruhan.

Namun, keberadaan gerbong khusus perempuan sendiri tidak bisa dilepaskan dari dinamika pertumbuhan jumlah penumpang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 jumlah penumpang kereta api tercatat 149,763 juta orang, meningkat menjadi 277,1 juta pada 2022, lalu 371,5 juta pada 2023. Angka ini terus naik menjadi 504,6 juta pada 2024 dan mencapai 549,8 juta pada 2025.

Lonjakan lebih dari tiga kali lipat dalam empat tahun tersebut menunjukkan tekanan besar terhadap kapasitas ruang di dalam kereta. Ketika volume penumpang meningkat tajam, ruang gerbong tidak lagi sekadar persoalan transportasi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan keamanan.

Dalam kondisi kepadatan tinggi, risiko pelecehan seksual menjadi salah satu latar belakang utama hadirnya gerbong khusus perempuan. Kebutuhan akan rasa aman dalam perjalanan harian mendorong lahirnya kebijakan segmentasi ruang ini. Ketika ruang publik menjadi semakin padat, batas personal antarindividu semakin tipis, sehingga potensi konflik dan ketidaknyamanan meningkat.

Baca Juga: BRIN Kembangkan Sistem Monitoring Real Time untuk Cegah Kecelakaan Kereta

Secara historis, kebijakan serupa bukan hal baru. Inggris telah mengenal kompartemen khusus perempuan sejak 1874 melalui Metropolitan Railway, pada masa awal perkembangan transportasi urban modern di London. Saat itu, kota tersebut mulai menghadapi perubahan pola mobilitas perempuan di ruang publik.

Dalam perkembangannya, kebijakan ini sempat menghilang seiring perubahan norma sosial dan desain layanan transportasi. Namun, Jepang kembali mengadopsinya pada awal 2000-an sebagai respons terhadap tingginya kasus pelecehan di kereta yang sangat padat. Di Tokyo, gerbong perempuan kemudian menjadi bagian dari pengelolaan penumpang, terutama pada jam sibuk.

Praktik serupa juga ditemukan di berbagai negara lain seperti India, Mesir, Brasil, Meksiko, Iran, dan Thailand, dengan variasi penerapan yang berbeda-beda.

Secara umum, kemunculan gerbong khusus perempuan berkaitan erat dengan pertumbuhan kota yang melampaui kapasitas ruang geraknya. Ketika jutaan orang bergerak dalam waktu yang hampir bersamaan, ruang privat menjadi semakin terbatas. Dalam situasi tersebut, segmentasi ruang dipilih sebagai solusi yang relatif cepat dan mudah diterapkan dibandingkan langkah besar seperti penambahan jalur atau pengadaan armada baru yang membutuhkan investasi besar dan waktu panjang.