Kepala BRIN: Penutupan Prodi Harus Disertai Transformasi Kurikulum

Ntvnews.id

, Jakarta - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arif Satria, menegaskan bahwa rencana penutupan program studi (prodi) yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan industri oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi harus diiringi dengan transformasi kurikulum pendidikan tinggi.

"Keterampilan yang kita ajarkan hari ini kepada mahasiswa ketika mereka masuk kuliah, lima tahun kemudian yang masih relevan mungkin hanya sekitar 60 persen. Artinya, saat lulus ilmunya sudah tidak relevan lagi. Jadi, kalau tidak ada transformasi kurikulum pendidikan tinggi, termasuk produk-produk pembelajaran yang relevan, maka mahasiswa akan sulit beradaptasi dengan lingkungan dan industri baru," katanya di Jakarta, Selasa, 28 April 2026.

Menurut Arif, gagasan yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi di Indonesia agar tidak tertinggal dari perkembangan industri yang berlangsung sangat cepat.

Baca Juga: Kritik Rektor Universitas Paramadina: Penutupan Prodi Dinilai Sempitkan Makna Pendidikan Tinggi

Ia mengingatkan bahwa jika Indonesia tidak mampu menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif, maka potensi ketertinggalan akan semakin besar di tengah persaingan global.

Arif juga menjelaskan bahwa saat ini perguruan tinggi mulai mengembangkan sistem micro-credential, yaitu bentuk pembelajaran modular berskala kecil yang berfokus pada keterampilan spesifik sesuai kebutuhan industri dan dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan.

"Sekarang yang berkembang adalah micro-credential. Ini penting agar mahasiswa tetap up to date terhadap perkembangan ilmu dan teori terkini yang relevan dengan kebutuhan industri, terutama perusahaan multinasional. Selama ini, pendidikan tinggi sering kali lambat merespons kebutuhan skill mereka, oleh karena itu, mereka membuat program sendiri berupa micro-credential," tuturnya.

Berbeda dengan pendidikan sarjana yang bersifat umum dan memerlukan waktu hingga empat tahun, micro-credential dinilai lebih praktis karena langsung menargetkan keterampilan tertentu yang siap digunakan di dunia kerja.

Bahkan, bagi sebagian pekerja, sertifikasi ini dianggap lebih relevan dibandingkan ijazah formal.

"Ada banyak survei yang menunjukkan bagaimana respons mahasiswa dan industri terhadap kebutuhan micro-credential ini. Intinya, industri berkembang sangat cepat dan dunia pendidikan harus mampu beradaptasi dengan cepat serta memiliki fleksibilitas tinggi," ucap Arif.

Baca Juga: Wali Kota Adhan Siap Dukung Pengembangan Pendidikan Tinggi di Daerah

Selain aspek kurikulum dan keterampilan, Arif menekankan pentingnya pembentukan mentalitas pembelajar dalam sistem pendidikan tinggi.

Hal ini dinilai krusial agar lulusan mampu terus berkembang dan beradaptasi di tengah perubahan dunia yang dinamis.

"Kalau seseorang memiliki mentalitas pembelajar, dalam kondisi apa pun dia akan terus belajar dan beradaptasi. Misalnya, seseorang belajar di politeknik dengan fasilitas mesin motor 3 tak.

Ketika lulus, ternyata industri sudah tidak lagi memproduksi motor 3 tak.

Kalau dia tidak punya mentalitas belajar, maka dia akan kesulitan beradaptasi," ujar Arif Satria.

(Sumber: Antara)