Tangkapan layar - Warga melihat commuter line (KRL) jurusan Cikarang yang menabrak kendaraan roda empat yang mogok di perlintasan kereta api dekat stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin 27 April 2026. ANTARA/video warga/aa. (Antara)
Ntvnews.id , Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlintasan kereta api sebagai langkah pencegahan agar kecelakaan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang, terutama setelah insiden tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL.
Pengurus Harian YLKI, Rio Priambodo, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menertibkan perlintasan ilegal yang membahayakan keselamatan publik.
“Pemerintah Daerah (Pemda) harus aktif menyisir perlintasan kereta yang ilegal dan harus tegas menutup demi keamanan dan keselamatan masyarakat," ujar Rio dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 28 April 2026.
Baca Juga: Tunggu Hasil KNKT, BP BUMN Siap Evaluasi KAI Buntut Tragedi Maut Bekasi Timur
Selain itu, YLKI juga mendorong Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) agar segera melakukan investigasi yang komprehensif dan transparan guna mengungkap penyebab kecelakaan secara jelas.
Upaya ini dinilai penting agar langkah perbaikan ke depan dapat dilakukan secara tepat.
YLKI turut menegaskan bahwa penanganan korban harus menjadi prioritas utama.
Organisasi tersebut juga menyampaikan duka cita mendalam atas insiden yang menimpa para penumpang, khususnya kelompok konsumen rentan dalam kecelakaan yang terjadi pada Senin, 27 April 2026.
Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui pembangunan flyover di Bekasi, Jawa Barat, sebagai upaya mencegah terulangnya kecelakaan di perlintasan kereta api.
Kebijakan ini diambil setelah insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026 malam.
Presiden menjelaskan bahwa pembangunan flyover tersebut merupakan usulan dari pemerintah daerah Bekasi yang menghadapi kepadatan penduduk tinggi serta kebutuhan transportasi yang mendesak.
Baca Juga: KNKT Kerahkan Tim Investigasi, Kumpulkan Fakta Kecelakaan KA di Bekasi
Ia juga menyoroti masih banyaknya perlintasan yang belum memiliki penjagaan sehingga rawan kecelakaan.
Selain Bekasi, pemerintah juga menaruh perhatian pada sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa yang memiliki permasalahan serupa dan perlu segera dibenahi demi meningkatkan keselamatan serta kelancaran transportasi.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
