Pertambangan Dorong Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Berbagai Wilayah

Ntvnews.id, Jakarta - Aktivitas pertambangan di berbagai wilayah penghasil mineral strategis dinilai tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga ikut menggerakkan perekonomian daerah. Peran ini sejalan dengan kontribusi sektor pertambangan yang masih kuat, yakni sekitar 8,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Ekonom Indef, Abra Talattov, menjelaskan bahwa sektor pertambangan menjadi salah satu pilar penting dalam struktur ekonomi Indonesia, terutama bagi daerah yang kehidupannya bertumpu pada sumber daya mineral. Ia menilai dinamika di sektor ini perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan karena berpengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Sektor pertambangan ini menjadi sektor terbesar kelima yang menyumbang PDB kita, sumbangannya sekitar 8,5%. Dan beberapa daerah yang sangat bergantung terhadap sumber daya mineral ini,” ujar Abra dalam sebuah diskusi bertema Tata Kelola Pertambangan untuk Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkelanjutan, baru-baru ini.

Dalam konteks tersebut, kontribusi Holding Industri Pertambangan MIND ID sebagai induk perusahaan pengelola sumber daya mineral strategis nasional terlihat signifikan. Berbagai perusahaan di bawah MIND ID menjadi penopang penerimaan negara dan daerah, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal di sekitar area operasional mereka.

Baca Juga: MIND ID Raih Penghargaan ESG Berkat Efisiensi Energi dan Komitmen Keberlanjutan

Perputaran barang dan jasa, aktivitas rantai pasok, serta kewajiban fiskal perusahaan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Penerimaan inilah yang kemudian mendukung belanja publik dan pembangunan infrastruktur setempat.

Di Papua Tengah, misalnya, aktivitas pertambangan menopang fiskal Kabupaten Mimika hingga Rp407,77 miliar dari total penerimaan daerah yang mencapai Rp5,8 triliun. Struktur penerimaan tersebut sebagian besar berasal dari kegiatan sektor tambang dan aktivitas ekonomi turunan yang berkembang di sekitar operasional PT Freeport Indonesia.

Kontribusi yang sama terlihat di Sumatra Selatan, khususnya di Kabupaten Muara Enim. Daerah ini menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp405,24 miliar untuk 2025, dengan realisasi hingga Agustus 2025 mencapai Rp223,19 miliar, lebih dari separuh target. Sebagian besar penerimaan ini berkaitan dengan kegiatan pertambangan, termasuk pajak air permukaan, retribusi logistik, transportasi, dan aktivitas usaha yang mendukung operasional batu bara.

Di Kepulauan Bangka Belitung, struktur PAD provinsi juga sangat dipengaruhi aktivitas pertambangan timah. Pemerintah provinsi menyetujui perubahan PAD 2024 sebesar Rp2,4 triliun yang sebagian besar berasal dari pajak daerah dan berbagai kegiatan ekonomi yang bergerak di wilayah tersebut.

Baca Juga: MIND ID Perkuat Komitmen Transisi Energi Lewat Hilirisasi Bauksit

Sementara itu, operasional ANTAM dan Inalum di Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Sumatra Utara turut memberikan kontribusi melalui pajak daerah serta tumbuhnya aktivitas ekonomi yang ditopang industri mineral. Di beberapa kabupaten seperti Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Toba, peningkatan sektor mineral berkaitan langsung dengan naiknya pendapatan dari pajak air permukaan serta retribusi lokal.

Abra juga menegaskan bahwa hilirisasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, Indef kini tengah menyiapkan kajian mengenai hilirisasi mineral strategis sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami di Indef memang saat ini tengah melakukan kajian hilirisasi mineral strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” tuturnya.