Trump Tegaskan AS Akan ‘Kelola’ Venezuela Usai Penangkapan Maduro

Ntvnews.id, Washington - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa AS akan "mengelola" Venezuela setelah militer AS menyerbu negara tersebut dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya, Sabtu, 3 Januari 2026. Pasangan itu kemudian diterbangkan ke New York.

"Kami akan mengelola negara itu sampai kami dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana," kata Trump dalam konferensi pers di klub pribadinya, Mar-a-Lago, di Florida.

"Kami tidak ingin terlibat dengan membiarkan pihak lain masuk, dan kami menghadapi situasi yang sama seperti yang telah kami alami selama bertahun-tahun terakhir. Jadi, kami akan mengelola negara itu," tambah Trump.

Trump menegaskan, "Kami sudah ada di sana sekarang. Kami akan tetap ada di sana sampai transisi yang tepat dapat terjadi," meski tidak menyebutkan jangka waktu pasti terkait lamanya transisi kekuasaan tersebut.

Baca Juga: Trump Akui Sempat Pertimbangkan untuk Bunuh Nicolas Maduro Saat Operasi Penangkapan

Presiden AS juga mengatakan bahwa pejabat tinggi AS, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, akan bekerja sama dengan sebuah tim untuk membantu mengelola Venezuela.

Trump tidak menutup kemungkinan keterlibatan militer AS lebih lanjut. "Kami tidak takut menurunkan pasukan ke lapangan," ujarnya.

Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Dan Caine, menegaskan bahwa pasukan AS akan tetap berada di wilayah tersebut setelah serangan berskala besar dan penangkapan Maduro.

"Saat kita berdiri di sini pagi ini, pasukan kita tetap berada di wilayah itu dalam keadaan siaga tinggi, siap untuk memproyeksikan kekuatan, membela diri dan kepentingan kita di wilayah tersebut," kata Caine.

Baca Juga: Peringatkan Elite Venezuela, Trump: Nasib Maduro Bisa Terulang Jika Abaikan Rakyat

Terkait kemungkinan kehadiran militer AS di Venezuela selama masa transisi, Trump menekankan, "Tidak, kami akan hadir di Venezuela terkait dengan minyak karena kami sedang mengirimkan keahlian kami. Mungkin akan perlu beberapa hal, namun tidak banyak."

Trump juga menyatakan rencana untuk mengizinkan perusahaan-perusahaan minyak AS mengambil alih dan berinvestasi dalam infrastruktur energi Venezuela agar "mulai menghasilkan uang untuk negara." Ia menambahkan, "Yang sangat penting, embargo terhadap seluruh minyak Venezuela tetap berlaku sepenuhnya. Armada Amerika tetap siaga, dan AS mempertahankan semua opsi militer hingga tuntutan AS sepenuhnya dipenuhi dan dituntaskan."

"Kami akan mengambil sejumlah besar kekayaan dari dalam tanah. Kekayaan itu akan diberikan kepada rakyat Venezuela dan orang-orang dari luar Venezuela yang dulunya berada di Venezuela," klaim Trump. "Kekayaan itu juga akan dikirim ke AS sebagai ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan negara itu kepada kami."

Trump menegaskan bahwa dengan menggerebek Maduro dan melancarkan kampanye tekanan militer selama berbulan-bulan, pemerintahannya telah "menggantikan" Doktrin Monroe yang ditetapkan pada awal abad ke-19.

Baca Juga: Warga Venezuela di AS Rayakan Penangkapan Maduro dengan Menari dan Bernyanyi di Jalanan

Sejumlah aksi protes bertajuk "Tolak Perang di Venezuela" dijadwalkan berlangsung di Washington DC, Chicago, New York, dan beberapa kota lain di seluruh AS pada Sabtu, 3 Januari 2026.

"Kita perlu turun ke jalan dan menolak perang berkepanjangan lainnya! Rakyat negara ini tidak menginginkan perang lagi! Perang AS akan menyebabkan kematian dan kehancuran bagi rakyat Venezuela," kata Answer Coalition, salah satu penyelenggara aksi protes, dalam sebuah siaran pers.

Serangan-serangan terbaru AS dan penangkapan Maduro memicu kecaman dan keprihatinan internasional. Pemerintah Venezuela mengecam tindakan tersebut sebagai "agresi militer," menambahkan bahwa serangan menargetkan lokasi sipil dan militer di setidaknya empat negara bagian.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, juga menyatakan kekhawatiran terhadap tindakan militer AS. "Sekjen terus menekankan pentingnya penghormatan penuh, oleh semua pihak, terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Beliau sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional telah dilanggar," kata Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric.

(Sumber: Antara)