Jepang Lakukan Upaya Diplomatik untuk Stabilitas Venezuela

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 5 Jan 2026, 08:35
thumbnail-author
Naurah Faticha
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. /ANTARA/Anadolu/py Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. /ANTARA/Anadolu/py (Antara)

Ntvnews.id, Tokyo - Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyatakan pada Minggu, 4 Januari 2026, bahwa Jepang akan melakukan upaya diplomatik untuk memulihkan demokrasi di Venezuela dan menstabilkan situasi di sana, setelah Presiden Amerika Serikat menangkap Presiden Nicolas Maduro dalam operasi militer sehari sebelumnya.

Takaichi menulis di media sosial bahwa Jepang "telah lama menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar seperti kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum."

Dia menambahkan bahwa Tokyo akan bekerja sama erat dengan negara-negara Kelompok Tujuh (G7) lainnya dan negara-negara yang turut prihatin terkait situasi di Venezuela.

Baca Juga: Trump Akui Ada Opsi Bunuh Presiden Venezuela

Takaichi tidak berkomentar apakah operasi di Venezuela yang kaya minyak itu dapat dibenarkan. Serangan yang dilakukan tanpa persetujuan Kongres AS atau yang menimbulkan ancaman keamanan nasional mendesak, memunculkan pertanyaan terkait legalitas baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan pihaknya memantau situasi secara cermat dan berupaya memastikan keselamatan warga negara Jepang. Mereka mengatakan kementerian telah menghubungi sebagian besar warga Jepang di negara itu, dan tidak ada laporan korban jiwa.

Baca Juga: Paus Leo XIV Tekankan Kepentingan Rakyat dan Kedaulatan Venezuela Usai Maduro Ditangkap AS

Presiden AS Donald Trump menyatakan setelah penggerebekan itu bahwa Amerika Serikat akan "mengelola" negara kaya minyak itu sampai "transisi yang aman, tepat, dan bijaksana" dapat tercapai. Trump menambahkan bahwa Maduro, yang diterbangkan ke New York bersama istrinya, akan menghadapi tuntutan pidana di Amerika Serikat atas tuduhan bertanggung jawab terhadap penyelundupan sejumlah besar narkoba ilegal ke negara tersebut.

(Sumber: Antara) 

HIGHLIGHT

x|close