Arsip - Menteri Pertahanan Thailand Natthapon Nakpanich (kanan) mengadakan pembicaraan gencatan senjata dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kamboja Tea Seiha di pos pemeriksaan perbatasan di Provinsi Chanthaburi, Thailand, Sabtu, 27 Desember 2025. ANTARA/HO-Telegram Anwar Ibrahim/Kementerian Informasi Kamboja/aa. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Amerika Serikat (AS) mengumumkan akan mengalokasikan pendanaan dengan total mencapai 45 juta dolar AS atau sekitar Rp758 miliar untuk mendukung stabilisasi pascatercapainya gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Michael George DeSombre, dalam pengarahan pers virtual yang diikuti ANTARA dari Jakarta, Jumat, 9 Januari 2026.
“Saya dengan bangga mengumumkan bahwa kami akan menyediakan dana sebesar 15 juta dolar AS (Rp252 miliar) untuk stabilisasi perbatasan guna membantu pemulihan masyarakat serta mendukung para pengungsi,” kata DeSombre, yang tengah berada di Bangkok untuk memantau implementasi gencatan senjata.
Ia menjelaskan bahwa tambahan pendanaan senilai 10 juta dolar AS (Rp168 miliar) akan dialokasikan untuk operasi penjinakan ranjau darat serta pembersihan persenjataan yang belum meledak di wilayah terdampak konflik.
Sementara itu, dana sebesar 20 juta dolar AS (Rp337,9 miliar) akan digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan membantu Thailand dan Kamboja memerangi kejahatan lintas negara, termasuk operasi penipuan dan perdagangan narkotika, beserta program pendukung lainnya.
Baca Juga: Amerika Serikat Desak Kamboja dan Thailand Jalankan Kesepakatan Damai
Pejabat Amerika Serikat tersebut menegaskan bahwa Washington menaruh perhatian serius terhadap dinamika konflik perbatasan Thailand dan Kamboja, serta menyambut baik kesepakatan gencatan senjata yang dicapai kedua negara pada Sabtu, 27 Desember 2025.
“Thailand dan Kamboja baru-baru ini menyepakati gencatan senjata setelah berminggu-minggu terjadi kembali pertempuran di wilayah perbatasan. Sebuah pencapaian yang disambut baik oleh Amerika Serikat, dengan pesan dukungan langsung dari Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Rubio,” ujar DeSombre.
Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat terlibat secara aktif dalam upaya pemulihan perdamaian setelah eskalasi ketegangan selama sekitar satu bulan di kawasan perbatasan kedua negara, yang mengakibatkan korban jiwa serta memaksa ribuan warga mengungsi.
Meski gencatan senjata telah disepakati, DeSombre menekankan bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk terus mengawal implementasinya guna memastikan stabilitas jangka panjang di kawasan.
Baca Juga: Gencatan Senjata Bertahan, Thailand Bebaskan 18 Tentara Kamboja
“Pemulihan perdamaian di perbatasan Thailand-Kamboja membuka peluang baru bagi Amerika Serikat untuk memperdalam kerja sama dengan kedua negara dalam mendorong stabilitas kawasan dan memajukan kepentingan kami menuju kawasan Indo-Pasifik yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih sejahtera,” tambahnya.
Thailand dan Kamboja telah terlibat dalam sengketa perbatasan selama puluhan tahun, yang kembali memanas pada Juli 2025, ketika kedua negara saling melancarkan tembakan artileri dan serangan udara.
Konflik tersebut menyebabkan korban jiwa, termasuk dari kalangan sipil. Pada Agustus 2025, kedua negara mengumumkan gencatan senjata awal yang kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan penghentian konflik secara menyeluruh pada Desember 2025.
Upaya perdamaian itu diperkuat dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Malaysia pada Sabtu, 26 Oktober 2025, di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.
Penandatanganan perjanjian tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
