Prabowo Soroti Tujuan Negara dan Keadilan Sosial

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa tujuan utama negara adalah memastikan kesejahteraan dan keamanan rakyat. Hal ini disampaikan dalam pidatonya di puncak Harlah ke-27 PKB, di JCC, Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.

“Pasal 33 kalau kita simak sebetulnya sederhana tapi menggariskan apa-apa yang akan menyelamatkan dan mengamankan negara,” kata Prabowo.

Ia menilai bahwa demokrasi hanya akan bermakna jika diiringi kesejahteraan rakyat.

“Pertama Karena begini saudara-saudara, kalau kita bicara negara, kalau kita bicara tujuan negara ya tujuan negara adalah rakyat yang merasa aman rakyat yang sejahtera, rakyat yang tidak ada kemiskinan, rakyat yang tidak lapar itu tujuan negara,” ucapnya.

Baca Juga: Prabowo Sebut Gerindra-PDIP Seperti Kakak Adik, Muzani: Gambarkan Kedekatan Emosional

Prabowo menambahkan bahwa demokrasi formal tidak ada gunanya jika rakyat masih menderita.

“Demokrasi penting, demokrasi yang formal demokrasi yang normatif tapi rakyat tidak punya rumah yang baik, rakyat yang lapar, anak-anak yang stunting, mereka yang tidak bisa cari pekerjaan ini bukan tujuan bernegara bagi saya, dan bagi semua orang yang waras,” jelasnya.

Ia merujuk pada pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Baca Juga: Pimpinan MPR Temui Prabowo di Istana

“Di pembukaan undang-undang 1945 jelas tujuan bela negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, melindungi dari kemiskinan, melindungi dari kelaparan melindungi dari ketidakadilan, tujuan bernegara memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial,” paparnya.

Prabowo menegaskan bahwa pelaksanaan dari prinsip ini ada pada Pasal 33.

“Pelaksanaannya di pasal 33 ini tujuan nasional, ini pasal 33, ayat 1 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, kekeluargaan bukan asas konglomerasi. Asas keluarga, asas kekeluargaan ya seluruh bangsa Indonesia kita harus diperlakukan sebagai keluarga,” tegasnya.