Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus (Istimewa)
Ntvnews.id, Jakarta - Indonesian Audit Watch (IAW) membeberkan peta risiko tata kelola rekening dormant di bank-bank Himbara, menyusul kasus pembobolan dana Rp204 miliar di BNI yang terjadi dalam 17 menit melalui 42 transaksi pada pertengahan 2024, yang dinilai sebagai bukti nyata kegagalan sistem pengawasan perbankan.
IAW menegaskan tidak ada laporan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara spesifik memeringkat bank Himbara terkait rekening dormant, namun kondisi ini justru memperbesar risiko karena rekening tidak aktif dinilai menjadi celah laten yang bisa dimanfaatkan sindikat kejahatan keuangan kapan saja.
“Tidak ada audit tematik khusus soal dormant. Justru itu masalahnya. Kita seperti duduk di atas bom waktu tanpa tahu kapan meledak,” kata Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus di Jakarta, 1 Mei 2026.
Data PPATK memperkuat kekhawatiran tersebut, dengan temuan 2.115 rekening dormant milik pemerintah yang menyimpan dana hingga Rp530,55 miliar, termasuk Rp169,37 miliar di bank Himbara, yang menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap dana publik yang seharusnya berada dalam kontrol ketat.
Dalam analisisnya, IAW menempatkan Bank Mandiri sebagai bank dengan risiko paling rendah saat ini, karena tingkat transparansi sistem anti-fraud yang relatif terbuka, mulai dari pencegahan, deteksi, hingga investigasi dan evaluasi berkelanjutan yang dapat diakses publik.
Namun demikian, IAW mengingatkan bahwa transparansi bukan jaminan mutlak keamanan jika tidak diuji dalam praktik nyata, terutama dalam menghadapi pola transaksi ekstrem seperti yang terjadi dalam kasus BNI.
“Mandiri paling terbuka menjelaskan sistemnya. Tapi transparansi harus dibuktikan. Kalau tidak pernah diuji, itu hanya bagus di atas kertas,” ujar Iskandar.
Bank BRI ditempatkan pada posisi risiko menengah dengan potensi dampak paling besar, mengingat luasnya basis nasabah yang mencakup rekening bansos, UMKM, dan program pemerintah yang berpotensi menciptakan rekening dormant dalam jumlah sangat besar.
Baca Juga: Ngeri, Pesawat Tabrak Jembatan Penghubung di Bandara
Menurut IAW, meskipun belum muncul kasus besar seperti di BNI, skala BRI justru menjadi titik rawan karena satu celah kecil dapat berdampak sistemik terhadap jutaan rekening.
“Semakin besar basis nasabah, semakin besar potensi dormant. Ini hukum matematika sederhana, bukan asumsi,” jelas Iskandar.
Bank BTN dinilai berada pada posisi yang membutuhkan pembuktian, karena minimnya transparansi publik terkait sistem pengawasan rekening dormant, meskipun memiliki potensi risiko dari rekening proyek, escrow, dan KPR yang telah selesai namun tidak ditutup.
IAW menegaskan bahwa ketiadaan kasus besar bukan berarti sistem aman, melainkan bisa jadi karena belum terdeteksi, sehingga BTN perlu membuka sistemnya agar dapat diuji publik.
“Tidak ada kabar buruk bukan berarti aman. Bisa jadi karena belum ketahuan. Tanpa transparansi, publik tidak punya alat untuk menilai,” pungkasnya.
Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus (Istimewa)
Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) masih dalam tahap pencermatan karena relatif baru masuk dalam ekosistem Himbara, sehingga belum memiliki rekam jejak panjang dalam pengelolaan risiko rekening dormant.
Di sisi lain, Bank BNI secara tegas ditempatkan sebagai bank dengan risiko tertinggi, merujuk pada kasus pembobolan Rp204 miliar yang terjadi dalam 17 menit melalui 42 transaksi ke lima rekening penampung yang telah disiapkan.
IAW menilai kasus tersebut menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan internal, termasuk lemahnya kontrol akses dan kegagalan sistem dalam mendeteksi transaksi anomali dari rekening yang seharusnya tidak aktif.
“Ini bukan soal malingnya pintar. Ini soal sistem yang memberi jalan. Rekening dormant seharusnya diam, tapi justru jadi pintu masuk,” tegas Iskandar.
IAW Bank Himbara untuk melakukan audit forensik independen terhadap seluruh rekening dormant, mempublikasikan hasilnya, serta memberikan jaminan keamanan kepada nasabah untuk memulihkan kepercayaan publik.
“BNI tidak cukup bilang sudah diperbaiki. Publik butuh bukti. Audit, buka hasilnya, dan pastikan tidak ada kejadian berulang,” tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
