Mesin Ekonomi Baru Dipanaskan, Purbaya Pede Indonesia Bisa Tumbuh 8 Persen

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisnya bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh 8 persen. 

Optimisme tersebut didasarkan pada penguatan fondasi ekonomi nasional, reformasi birokrasi fiskal, serta meningkatnya peran sektor swasta dan investasi dalam mendorong aktivitas ekonomi.

"Ketika global gonjang ganjing aja kita masih bisa tumbuh 5,61 persen, ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan" kata Menkeu di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026 di Jakarta Convention Center, Minggu 28 Juni 2026.

Menurutnya salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang terus didorong adalah lembaga di bawah Kementrian Keuangan seperti Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI) dapat menjadi salah satu motor penggerak ekspor.

Baca juga: Purbaya Bantah Isu Pemerintah Tahan Pencairan Restitusi

"Di Kemenkeu ada LPEI yang punya Program Pembiayaan Kawasan Ekonomi untuk UKM eksportir, kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan" tambah Menkeu.

Menkeu menilai pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat secara bertahap, dimulai dengan membawa laju ekonomi menuju kisaran 6 persen. 

Kemudian terus meningkat seiring membaiknya iklim investasi, ekspor, dan produktivitas nasional. Target tersebut realistis apabila seluruh instrumen kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil berjalan selaras.

Hal ini dapat terlihat dari momentum pemulihan ekonomi sejak akhir 2025 dan diperkuat oleh berbagai kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan likuiditas, investasi, konsumsi masyarakat, serta percepatan belanja negara.

Baca juga: Purbaya Tambah Dana SAL Rp100 T ke Himbara, Total Penempatan Tembus Rp400 T

Selanjutnya, salah satu upaya Kementerian Keuangan dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melalui reformasi fiskal khususnya dibidang perpajakan dan kepabeanan yang diyakini akan memperkuat penerimaan negara sekaligus menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung pembangunan.