Investasi Bodong Econext Rugikan Korban Rp13 Miliar, Hakim Diminta Tolak Eksepsi

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 21 Nov 2026, 07:36
thumbnail-author
Adiansyah
Penulis
thumbnail-author
Zaki Islami
Editor
Bagikan
Kerugian Investasi Bodong Econext Tembus Rp13 Miliar, Korban Desak Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Kerugian Investasi Bodong Econext Tembus Rp13 Miliar, Korban Desak Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa (Ist)

Ntvnews.id, Jakarta - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi ilegal berkedok ekonomi hijau yang menyeret PT Econext Ventures Indonesia kembali disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis, 19 November 2026.

Dalam persidangan lanjutan yang beragendakan pembacaan eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), para korban yang mengaku mengalami kerugian lebih dari Rp13 miliar mendesak majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan pihak terdakwa.

Salah satu saksi korban berinisial AR hadir bersama keluarga dan sejumlah korban lainnya dari Sukabumi, Cianjur, serta Tangerang. Mereka datang untuk mengawal proses hukum perkara nomor 673/Pid.B/2026/PN Cbi.

Dalam persidangan tersebut, JPU meminta waktu untuk menyampaikan tanggapan atas eksepsi pihak terdakwa pada 1 Desember 2026. Pada tanggal yang sama, majelis hakim juga dijadwalkan memberikan respons terhadap perlawanan yang diajukan pihak terdakwa.

Kerugian Investasi Bodong Econext Tembus Rp13 Miliar, Korban Desak Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa  <b>(Ist)</b> Kerugian Investasi Bodong Econext Tembus Rp13 Miliar, Korban Desak Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa (Ist)

Namun AR berharap, majelis hakim menolak eksepsi maupun permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pihak terdakwa. Dia juga meminta agar perkara tersebut diperiksa secara objektif dan menyeluruh.

"Kami memohon agar Majelis Hakim menegakkan keadilan bagi seluruh korban, menjatuhkan hukuman seberat-beratnya apabila para terdakwa terbukti bersalah, serta mengupayakan pemulihan dan pengembalian hak-hak kerugian korban seadil-adilnya," tegas AR.

Adapun dalam perkara dugaan investasi bodong Econext tersebut, terdapat tiga orang yang duduk sebagai terdakwa. Mereka adalah Stephanie Christie Budiman selaku Marketing, Florencia Vani sebagai Direktur Marketing, dan R. Pandji Wirianto MS yang menjabat Direktur Utama PT Econext Ventures Indonesia.

Pada persidangan kali ini, ketiga terdakwa kembali mengikuti jalannya sidang secara daring dari tempat penahanan masing-masing. Melalui penasihat hukum, mereka menyampaikan eksepsi dengan membantah dakwaan JPU terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Sikap para terdakwa tersebut menjadi perhatian AR. Dia berharap seluruh dugaan tindak pidana dalam perkara investasi ilegal itu dapat diperiksa dan diungkap secara menyeluruh melalui proses persidangan.

AR mengungkapkan, PT Econext Ventures Indonesia sebelumnya menawarkan produk investasi berkedok ekonomi hijau kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, perusahaan disebut menggunakan sejumlah dokumen legalitas, mulai dari akta pendirian, perizinan berusaha, izin penyelenggara sistem elektronik, hingga sertifikat dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI).

Kerugian Investasi Bodong Econext Tembus Rp13 Miliar, Korban Desak Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa  <b>(Ist)</b> Kerugian Investasi Bodong Econext Tembus Rp13 Miliar, Korban Desak Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa (Ist)

Menurut AR, ketiga terdakwa diduga menjalankan peran masing-masing dalam kegiatan pemasaran dan pengelolaan investasi. Mereka juga disebut meyakinkan masyarakat agar menanamkan dana dengan iming-iming keuntungan.

Namun, investasi yang ditawarkan tersebut diduga berakhir dengan kegagalan pembayaran. Para investor juga disebut kehilangan akses terhadap dana yang telah mereka setorkan.

Selain meminta proses hukum berjalan secara adil, AR turut menyoroti keterbukaan informasi selama persidangan berlangsung.

Dia menyayangkan ketiga terdakwa tidak dihadirkan secara langsung di ruang sidang. AR juga mempertanyakan jadwal persidangan dengan agenda eksepsi yang menurutnya tidak tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Cibinong.

Kondisi tersebut dinilai menyulitkan para korban yang ingin memantau perkembangan perkara. Karena itu, AR berharap informasi mengenai jadwal dan proses persidangan dapat disampaikan secara lebih terbuka agar korban bisa mengikuti jalannya penanganan kasus.