Kemenkop Serap Anggaran 87,25 Persen pada 2025, Fokus Percepat Operasional Koperasi Merah Putih

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop) merealisasikan anggaran sebesar Rp1,006 triliun sepanjang 2025 atau setara 87,25 persen dari pagu efektif Rp1,153 triliun. Tambahan anggaran tersebut difokuskan untuk mempercepat pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan capaian tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. Menurutnya, realisasi anggaran didukung tambahan belanja sebesar Rp744,44 miliar serta pembukaan blokir anggaran senilai Rp91,38 miliar, sehingga total pagu akhir Kemenkop mencapai Rp1,217 triliun.

Ferry mengatakan tambahan anggaran itu diprioritaskan untuk mendukung percepatan berbagai program nasional, terutama pengembangan KDKMP.

Ia juga mengungkapkan sebagian besar satuan kerja di tingkat pusat mampu mencatatkan realisasi anggaran di atas 93 persen, bahkan beberapa di antaranya mencapai sekitar 97 persen.

Baca Juga: Kemenkop Gelontorkan Rp17 Miliar untuk Perkuat Industri Koperasi Kediri

Meski demikian, penyerapan Dana Dekonsentrasi di daerah masih menjadi tantangan. Hingga akhir 2025, realisasi Dana Dekonsentrasi tercatat sebesar 81,22 persen dari total anggaran Rp652,6 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk pelatihan pengurus KDKMP serta penyediaan tenaga pendamping di seluruh provinsi.

"Beban pekerjaan dan sebaran KDKMP yang ada di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mengeksekusi pendampingan dan pelatihan, khususnya bagi wilayah-wilayah yang areanya sangat luas," katanya.

Sepanjang 2025, anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melatih lebih dari 15 ribu pendamping KDKMP, 143 ribu pengurus KDKMP, serta 206 ribu sumber daya manusia koperasi.

Baca Juga: Kemenkop Dorong Pemasaran Gula Petani Tebu Lewat Gerai Koperasi Merah Putih

Selain itu, Kemenkop juga memanfaatkan anggaran tersebut untuk mengintegrasikan 69 koperasi ke dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam rapat tersebut, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi mempercepat operasionalisasi KDKMP dengan memastikan koperasi yang telah terbentuk memiliki kegiatan usaha, akses pembiayaan, serta pendampingan yang memadai agar mampu memberikan manfaat ekonomi secara nyata.

Hingga saat ini, sebanyak 1.061 KDKMP telah diresmikan dan beroperasi di Jawa Tengah serta Jawa Timur. Pemerintah menargetkan sebanyak 40 ribu KDKMP dapat beroperasi hingga akhir tahun ini.

(Sumber: Antara)