Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung yang mewakili Menteri Keuangan dalam memimpin delegasi Kementerian Keuangan dalam Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/FMCBG) di bawah Presidensi Amerika Serikat (AS) di Asheville, North Carolina. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Indonesia kembali menyampaikan komitmennya terhadap strategi reformasi pro-pertumbuhan (pro-growth reforms) dalam Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/FMCBG) di bawah Presidensi Amerika Serikat (AS).
Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung yang mewakili Menteri Keuangan memimpin delegasi Kementerian Keuangan dalam pertemuan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya reformasi yang mampu membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi.
“Reformasi pro-pertumbuhan perlu diarahkan untuk mengurangi hambatan terhadap kegiatan usaha dan investasi, memperkuat kerja sama internasional, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai sumber pertumbuhan baru,” kata Juda, sebagaimana dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Dalam pembahasannya, Juda menggarisbawahi tiga bidang yang dinilai penting untuk diperkuat bersama. Ketiganya mencakup reformasi struktural dan penyederhanaan regulasi, peningkatan kerja sama internasional, serta pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Baca Juga: Prabowo: Indonesia sebagai Anggota G20, Apa Pantas Masih Ada Rakyat yang Lapar
Juda turut membagikan pengalaman Indonesia dalam menyederhanakan berbagai regulasi guna membangun iklim usaha yang lebih mendukung. Selain itu, Indonesia juga memperkuat sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Upaya reformasi struktural di Indonesia juga dilakukan melalui hilirisasi sumber daya alam serta pengembangan industri yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.
Di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola. Penataan dan perampingan kelembagaan juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, serta kinerja BUMN agar kontribusinya terhadap perekonomian nasional semakin besar.
Juda juga menilai perkembangan kecerdasan artifisial (AI) dan teknologi baru memiliki potensi besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan produktivitas. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut perlu diiringi dengan infrastruktur dasar yang kuat, sumber daya manusia yang memadai, dan ekosistem digital yang mendukung.
Baca Juga: Negara G20 Desak AS Tinjau Dampak Negatif Sanksi ke Rusia
Selain membahas kebijakan reformasi, pertemuan G20 turut menyoroti kontribusi sektor swasta dalam memperkuat fondasi pertumbuhan. Dunia usaha dinilai memiliki peran dalam meningkatkan investasi, mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendongkrak produktivitas.
Untuk pertama kalinya, G20 juga membuka ruang dialog secara langsung dengan perwakilan dunia usaha dari sektor kesehatan, manufaktur, dan jasa keuangan.
Dialog tersebut memberikan masukan dari pelaku usaha mengenai berbagai kondisi yang dapat menjadi pendorong maupun hambatan bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Masukan itu sekaligus memperluas pembahasan mengenai tantangan dalam penerapan AI dan teknologi baru.
Menurut Wamenkeu RI, keterlibatan sektor swasta menjadi bagian penting agar agenda reformasi dan pertumbuhan tidak berhenti pada kebijakan, tetapi dapat diwujudkan dalam peningkatan investasi, produktivitas, kesempatan kerja, serta kesejahteraan masyarakat.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
