Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong adanya hilirisasi komoditas jeruk di Kabupaten Malang, Jawa Timur, agar hasil panen petani memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Dorongan tersebut disampaikan Yandri saat menerima audiensi Wakil Bupati (Wabup) Malang Lathifah Shohib di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Dalam pertemuan itu, Yandri menyoroti persoalan harga jeruk yang mengalami penurunan ketika memasuki masa panen raya. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditangani melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya.
"Sayang sekali, harga jeruk ini justru jatuh saat panen raya. Oleh karena itu, perlu kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan ini," kata Mendes Yandri ketika menerima audiensi Wakil Bupati (Wabup) Malang Lathifah Shohib di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Baca Juga: Mendes Yandri Susanto Dorong Pemerintah Desa Selesaikan Konflik Agraria
Selain jeruk, Kabupaten Malang juga mempunyai sejumlah komoditas potensial yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Selain jeruk, kami juga punya potensi jagung dan ikan lele," kata Wabup Lathifah.
Yandri mengatakan pengembangan hilirisasi perlu dibarengi dengan kepastian ketersediaan bahan baku. Hal tersebut penting agar kebutuhan pasar dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
"Ketersediaan pasokan jeruk juga perlu diperhatikan karena harus bisa penuhi kebutuhan pasar nantinya," kata Mendes Yandri mengingatkan.
Baca Juga: Mendes Yandri Pastikan Kopdes Tak Matikan Warung Warga
Pengembangan hilirisasi diharapkan tidak hanya membantu mengatasi persoalan harga ketika panen raya, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai tambah bagi produk pertanian dari Kabupaten Malang.
(Sumber: Antara)
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Wakil Bupati (Wabup) Malang Lathifah Shohib di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa, 8 September 2026. (Antara)