Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin 21 September 2026. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin 21 September 2026.
Pelantikan berlangsung di Aula Juanda, Gedung Juanda I Lantai Mezzanine, Kementerian Keuangan. Total terdapat 14 pejabat yang dilantik Suahasil.
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil juga memberikan sejumlah arahan kepada pejabat yang baru dilantik, termasuk jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Suahasil meminta jajaran DJP mampu membaca perkembangan perekonomian Indonesia dan memahami perilaku wajib pajak.
Baca juga: Perdana Pimpin Konpers APBN Kita, Menkeu Suahasil Pamer Gaya Jempol
Menurutnya, kemampuan tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat diterjemahkan menjadi keputusan yang tepat.
"Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat," ucap Suahasil dalam sambutannya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya target penerimaan sekaligus pembangunan sistem perpajakan yang kredibel dan adil.
"Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan," katanya.
Baca juga: Menkeu Suahasil Catat Penerimaan Pajak Tembus Rp1.409 Triliun hingga Agustus 2026
Sementara kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ia meminta pengawasan diperkuat dengan pendekatan berbasis risiko.
Ia menekankan agar pengawasan tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Menurutnya Bea Cukai diminta mampu membaca pola dan melakukan pengawasan sejak awal.
"Saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi," kata Suahasil.
Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan sejak dari hulu dengan memperhatikan kegiatan ekonomi yang berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kegiatan ilegal.
"Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu," ujarnya.
Di sisi lain, Suahasil mengingatkan bahwa Bea Cukai tidak hanya memiliki fungsi pengawasan dan pengumpulan penerimaan negara.
"Tapi juga memiliki fungsi di Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat, terutama yang berorientasi kepada ekspor," bebernya.
Baca juga: DPR Usul Batas Defisit Diubah, Wamenkeu Juda: Kita Konsisten di Bawah 3 Persen
Kepada pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Suahasil meminta APBN dipandang sebagai instrumen yang turut menggerakkan perekonomian.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan kas negara yang semakin presisi agar belanja pemerintah dapat hadir pada waktu yang tepat.
"Untuk para pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, saya ingin saudara melihat APBN sebagai instrumen, instrumen kas, instrumen anggaran yang ikut menggerakkan perekonomian," ujar Suahasil.
"Pengelolaan kas harus semakin presisi agar belanja negara hadir pada waktu yang tepat, menjaga momentum ekonomi, dan tetap menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
