Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui dalam agenda taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 November 2026 (Antara)
Ntvnews.id, Bogor, Jawa Barat - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menilai batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) di Indonesia saat ini tergolong relatif tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.
Bimo menjelaskan, besaran PTKP di Indonesia setara dengan 67 persen dari produk domestik bruto (PDB) per kapita atau sekitar tujuh kali lipat garis kemiskinan.
"Data menunjukkan bahwa di antara negara OECD dan G20, Indonesia termasuk negara yang menerapkan implementasi PTKP relatif tinggi," kata Bimo dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 November 2026.
Ia menjelaskan bahwa perumusan kebijakan fiskal merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.
Adapun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas mengadministrasikan dan memungut pajak. DJP juga memberikan dukungan melalui penyediaan data perpajakan yang dibutuhkan untuk penyusunan maupun evaluasi kebijakan.
Baca Juga: Dirjen Pajak: Marketplace Tak Akan Pungut Pajak Pedagang Omzet Rp500 Juta ke Bawah
Meski demikian, Bimo menyatakan kesediaannya untuk terlibat dalam kajian ulang ketentuan PTKP apabila terdapat arahan dari Kementerian Keuangan.
"Apabila memang kebutuhannya, memang arahan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk mengkaji kembali, tentu kami akan dengan siap sedia untuk ikut mengkaji kembali," ujarnya.
PTKP merupakan batas penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang tidak dikenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Ketentuan ini menjadi pengurang penghasilan neto dalam perhitungan pajak yang harus dibayarkan.
Sebelumnya, pemerintah sempat mengemukakan rencana penyesuaian batas PTKP pada 2027. Namun, kebijakan tersebut belum akan diterapkan mulai Januari 2027.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis, 5 November 2026, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai penyesuaian PTKP masih berlangsung dan belum mencapai tahap final.
Baca Juga: Dirjen Pajak Perpanjang Batas Lapor SPT Badan Sampai Akhir Mei 2026
"PTKP itu akan diberlakukan tahun depan dan ini masih akan dilakukan pembahasan, jadi pembahasannya ini belum selesai dan ini tidak akan diberlakukan di Januari (2027). Jadi mungkin setelah Januari baru kita akan berlakukan," ujar Airlangga.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
