Kemendikdasmen Dorong Keterkaitan Kurikulum SMK dan Industri untuk Pangkas Angka Pengangguran

Ntvnews.id, Jakarta - Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, Ph.D. menegaskan komitmen pemerintah dalam merespons kesenjangan (gap) antara kualifikasi lulusan sekolah dengan kebutuhan dunia kerja.

Hal itu disampaikan Tatang saat hadir menjadi pembicara dalam program Merah Putih Paradoks Indonesia di Nusantara TV yang dipandu Host Muhammad Irsal, Jumat (9/10).

Menurutnya, industri masa kini tidak hanya mencari tenaga kerja dengan kemampuan teknis (hard skills), melainkan SDM yang adaptif, memiliki kemampuan pemecahan masalah (problem solving), kolaborasi, komunikasi, serta penguasaan teknologi.

Untuk menekan gap tersebut, Kemendikdasmen menerapkan strategi kolaborasi menyeluruh sejak penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, hingga evaluasi bersama industri.

Baca juga: Kemnaker Pakai AI untuk Verifikasi Mitra Penyelenggara dan Peserta MagangHub

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) minimal 6 bulan serta pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) terbukti efektif menurunkan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK.

"Industri tidak hanya membutuhkan lulusan yang terampil secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan lebih dari itu—terutama bagaimana mereka memecahkan masalah, berkolaborasi, berkomunikasi, dan menguasai teknologi agar adaptasi di dunia kerja lebih cepat. Berdasarkan data Sakernas BPS, tingkat pengangguran lulusan SMK yang pada tahun 2020 mencapai 13,55% berhasil kita tekan hingga level 7,75%," ujar Tatang.

Tatang menambahkan bahwa pemerintah menyediakan lima opsi pengembangan SMK, mulai dari SMK Pusat Keunggulan yang bermitra langsung dengan industri besar, SMK berbasis potensi lokal dan kewirausahaan, SMK program 4 tahun untuk keahlian khusus, hingga SMK persiapan kerja luar negeri.

Pemerintah juga memfasilitasi sertifikasi bahasa internasional seperti TOEIC bagi ratusan ribu siswa SMK guna memperluas peluang kerja global.