APINDO: Kelangkaan SDM Tersertifikasi Paksa Industri Turunkan Standar Kualifikasi

Ntvnews.id, Jakarta - Project Manager Office Bidang Ketenagakerjaan DPN APINDO Ir. Joko Baroto mengungkapkan krisis ketersediaan tenaga kerja bersertifikasi kompetensi di sektor manufaktur dan industri nasional.

Spesialisasi teknis seperti welder tingkat 5G/6G serta mekatronika menjadi posisi yang sangat sulit dipenuhi.

Dari total 150 hingga 153 juta angkatan kerja Indonesia, APINDO mencatat baru sekitar 8 hingga 9 juta pekerja yang mengantongi sertifikasi kompetensi resmi.

Kondisi ini membuat perusahaan berada dalam posisi dilematis, sehingga terpaksa menurunkan kualifikasi penerimaan yang berimbas pada penurunan produktivitas dan daya saing industri.

Baca juga: Kemnaker Pakai AI untuk Verifikasi Mitra Penyelenggara dan Peserta MagangHub

Hambatan utama percepatan sertifikasi terletak pada porsi 99% pelaku usaha yang merupakan UMKM dengan kemampuan finansial terbatas.

"Dari sekitar 150 sampai 153 juta angkatan kerja kita, yang tersertifikasi baru sekitar 8 sampai 9 juta orang. Ini masih sangat jauh, sehingga terpaksa kadang-kadang industri harus menurunkan standar. Implikasinya apa? Tidak kompetitif dan produktivitas tidak mencapai target. Untuk mencetak seorang welder berkualifikasi saja butuh biaya Rp60 juta sampai Rp80 juta. Kalau kompetensi itu dipunyai, hampir tidak ada yang menolak bahkan langsung bekerja di luar negeri," papar Joko saat hadir sebagai pembicara dalam program Merah Putih Paradoks Indonesia di Nusantara TV yang dipandu Host Muhammad Irsal, Jumat (9/10).

Sebagai solusi jangka panjang, Joko mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menerapkan skema pembiayaan pelatihan massal yang fleksibel, seperti levy system yang diterapkan di Malaysia atau skema klaim pascabayar (reimbursement) seperti di Thailand.

Ia juga mengingatkan agar para pencari kerja membangun portofolio, kedisiplinan, dan ketahanan mental (behavioral competence) sejak masa studi.