Menteri Perindustrian (Menperin) Sarmuji buka suara terkait aksi demonstrasi yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) di kawasan pabrik mobil listrik BYD, Cipeundeuy, Subang, Jawa Barat. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji buka suara terkait aksi demonstrasi yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) di kawasan pabrik mobil listrik BYD, Cipeundeuy, Subang, Jawa Barat.
Aksi tersebut dipicu sejumlah tuntutan masyarakat, salah satunya meminta perusahaan memprioritaskan warga lokal dalam perekrutan tenaga kerja.
Dalam hal ini, Sarmuji mengaku telah menerima laporan mengenai aksi demonstrasi dan tuntutan masyarakat tersebut.
"Kita terima informasinya, tapi tentu saja penyelesaiannya tidak hanya ada di Kementerian Pendustrian. Nanti kita cek kalau perlu ada kita mengunjungi di luar Kementerian Pendustrian, pasti kita lakukan," ucap Sarmuji, Jumat 30 Oktober 2026.
Baca juga: Usul Menperin: Mobil Hybrid Bebas Ganjil Genap dan Dapat Keringanan Pajak
Menurutnya persoalan penyerapan tenaga kerja lokal perlu dilihat dari dua sudut pandang, yakni pihak industri dan masyarakat sekitar.
Sarmuji menyebut terkadang perusahaan merasa telah menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup. Namun, masyarakat justru memiliki pandangan berbeda.
"Kadang-kadang perspektif yang POV-nya beda, point of view-nya kadang berbeda ya antara industri. Industri merasa sudah, sementara masyarakat merasa belum cukup," ungkap Sarmuji.
"Ini kan sesuatu yang harus dipertemukan ini, penjelasan yang harus sama-sama satu frekuensi. Jangan sampai berbeda frekuensi, kalau berbeda frekuensi akan terus ada problem," lanjutnya.
Sebelumnya, lebih dari 1.000 orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Subang Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di kawasan pabrik mobil listrik BYD, Cipeundeuy, Subang, Rabu 28 Oktober 2026.
Baca juga: Menperin Dorong Produsen Rokok Ilegal Beralih ke Jalur Legal
Berdasarkan unggahan akun Instagram @exploresubang, massa menyuarakan sejumlah tuntutan kepada perusahaan.
Selain meminta prioritas perekrutan warga Subang, mereka juga menuntut penggunaan vendor pengolahan limbah berizin serta pelibatan perusahaan lokal dalam kegiatan industri.
Massa menilai keterlibatan tenaga kerja lokal masih perlu ditingkatkan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
