Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum tahun 2027 akan mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan.
Menurutnya, ketiga aspek tersebut diperlukan agar kebijakan pengupahan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja atau buruh sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.
“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Sebagai tindak lanjut, Yassierli telah mengirimkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh gubernur melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Pedoman tersebut disampaikan menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang memuat sejumlah ketentuan mengenai pengupahan.
Yassierli menjelaskan, daerah yang telah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2026 dapat menghitung besaran upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Baca Juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027
Formula tersebut menggunakan komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Hasil perhitungan itu kemudian menjadi dasar penyesuaian upah minimum tahun berjalan. Nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 hingga 1.
“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.
Penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP, sedangkan penghitungan UMK menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
Dengan demikian, Dewan Pengupahan berperan memberikan pertimbangan berdasarkan situasi dan karakteristik ekonomi serta ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Selain formula penyesuaian, pemerintah juga menjadikan data KHL tahun 2026 sebagai acuan dalam penghitungan upah minimum 2027. Data tersebut mencakup KHL tingkat provinsi untuk penetapan UMP dan KHL kabupaten/kota sebagai dasar penghitungan UMK.
Data KHL 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah menggunakan metodologi akademis.
Dalam pedoman itu, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan UMK serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi persyaratan tertentu.
Khusus upah minimum sektoral, penetapannya harus didasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan. Yassierli turut mengingatkan para gubernur agar memperhatikan tenggat waktu penetapan upah minimum 2027.
Baca Juga: Menaker Tegaskan Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja
Seluruh jenis upah minimum tahun 2027, meliputi UMP, UMSP, UMK, dan UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027 setelah ditetapkan oleh gubernur.
Sementara itu, penetapan upah pada usaha mikro dan kecil dilakukan melalui kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Namun, besaran upah yang disepakati paling sedikit harus mencapai 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
(Sumber: Antara)
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (Antara)