Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mengimbau kepada para pengusaha untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen yang berlaku pada 2025.

Anindya menyampaikan harapannya dalam konferensi pers setelah menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta pada Minggu, 1 Desember 2024. Ia meminta agar perusahaan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah PHK akibat kebijakan kenaikan UMP tersebut, sehingga tidak berujung pada peningkatan pengangguran.

"Kami ingin mengimbau dari pihak perusahaan dan Kadin untuk mengambil segala upaya agar PHK tidak terjadi," ujar Anindya.

Menurut Anindya, PHK seharusnya menjadi pilihan terakhir bagi perusahaan. Kebijakan tersebut hanya akan memperburuk keadaan ekonomi dengan menambah jumlah orang yang kehilangan penghasilan.

Baca juga: BMKG Ungkap Es Pegunungan Jayawijaya Papua Menyusut, Cuma Tersisa 4 Meter

Kadin juga memberikan perhatian terhadap rencana pemerintah yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK. Satgas tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan menemukan solusi untuk menghindari PHK yang dipicu oleh penyesuaian UMP.

"Kami ingin melihat bagaimana Satgas ini berjalan, dan biasanya mereka akan bekerja sama dengan dunia usaha. PHK umumnya dilakukan oleh pihak dunia usaha, baik BUMN, koperasi, maupun perusahaan swasta. Kami akan terus berkomunikasi untuk mencari solusinya," tambahnya.