Ntvnews.id, Jakarta - Para Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga untuk Tahun 2025.

Hadir dalam rapat tersebut tujuh menko, yaitu Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, serta Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Baca Juga: Menko AHY Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Kadin untuk Tekan Kemiskinan

Ketujuh menko mengajukan usulan tambahan anggaran untuk mendukung program kerja kementerian masing-masing. Meski usulan tersebut diterima oleh Banggar, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa pembahasan tambahan anggaran ini membutuhkan waktu lebih lama.

"Terhadap usulan tambahan yang diajukan, kami minta waktu setidaknya tiga bulan karena di Desember ini jujur saja baik Kementerian Keuangan maupun Bappenas lagi memproses Keppres yang secepatnya memang harus selesai. Oleh karenanya kami minta waktu terhadap usulan tambahannya setidaknya dalam rentang waktu tiga bulan," ungkap Said Abdullah pada rapat kerja, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 2 Desember 2024.

Meskipun akhirnya disetujui, pembahasan tersebut sempat memunculkan interupsi. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan ketidakpuasannya atas pagu anggaran kementeriannya yang hanya sebesar Rp 9 miliar pada 2025.