Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menilai bahwa program ini akan memiliki dampak ekonomi yang besar, baik bagi daerah maupun sektor ekonomi lainnya. Ketua Dewan OJK, Mahendra Siregar, mengatakan bahwa sektor pembangunan perumahan yang besar akan memberikan multiplier effect yang sangat besar terhadap industri bahan bangunan, jasa konstruksi, dan sektor keuangan di tingkat lokal maupun nasional. Di sisi lain, pembiayaan program 3 Juta Rumah yang sangat besar tidak mungkin hanya mengandalkan APBN. Oleh karena itu, OJK mendorong agar pembiayaan juga melibatkan sektor perbankan dan pasar modal.

Teori Pembangunan dan Program Perumahan

Dalam konteks teori pembangunan, khususnya Teori Pembangunan Manusia oleh Amartya Sen, program perumahan ini sangat relevan. Pembangunan bukan hanya sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup manusia, termasuk dalam hal akses terhadap tempat tinggal yang layak.

Program 3 Juta Rumah dapat dilihat sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan, karena menyediakan rumah yang ramah lingkungan dan mendukung kualitas hidup masyarakat.

Program ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan yang berfokus pada keseimbangan sosial dan ekonomi. Dengan menyediakan rumah yang layak, pemerintah tidak hanya memberikan solusi terhadap masalah perumahan, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Dampak Ekonomi dan Sosial Program 3 Juta Rumah

Dampak dari program perumahan ini sangat besar, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Bappenas pada 2019 menunjukkan bahwa kualitas tempat tinggal sangat memengaruhi kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Rumah yang sehat dan layak dapat mengurangi angka penyakit menular dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak. Selain itu, program ini juga berpotensi mengurangi urbanisasi yang tidak terkendali dan mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin.

Namun, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Masalah pembiayaan, regulasi, dan ketersediaan lahan menjadi hambatan yang harus diatasi agar program ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan.