Prabowo Perintahkan Kredit Usaha Rakyat Lebih Banyak Disalurkan di Sektor Produktif

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto, dalam rapat bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menginstruksikan agar kredit usaha rakyat (KUR) lebih banyak disalurkan ke sektor-sektor produktif.

Setelah pertemuan dengan Presiden, Airlangga menyampaikan bahwa saat ini penyaluran KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 48,4 persen dan jasa 14,2 persen.

"Usaha produktif tentu menjadi penting karena kredit usaha rakyat (KUR) per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, industri pengolahan 7,6 persen. Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan," ujar Menko Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.

Menindaklanjuti hal tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden berencana merevisi Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur mengenai penyaluran KUR serta Komite Kebijakan KUR, yang secara resmi disebut Komite Kebijakan dan Pembiayaan UMKM.

"Nanti akan ada revisi keppres mengenai KUR, nama komitenya akan membunyikan itu. Jadi, Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha yang Produktif," kata Airlangga.

Baca Juga: Kabar Dirinya dan Sri Mulyani Mundur dari Kabinet, Airlangga: Itu Hoax

Menurut Menko Perekonomian, revisi Keppres tersebut juga akan menambahkan dua menteri koordinator baru dalam struktur komite, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM sendiri telah dibentuk sejak tahun 2015, sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Komite ini dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian, dengan anggota yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepala BP2MI (sebelumnya BNP2TKI).

Hingga 16 Maret 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp44,73 triliun dengan jumlah 788.237 debitur.

Baca Juga: Airlangga: Stabilitas dan Daya Beli Kuat, Indonesia Dilirik Investor Global

Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (16/1), Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa penyaluran tersebut telah mencapai 14,9 persen dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun.

Dari total KUR yang telah disalurkan, sekitar Rp26,19 triliun atau 58 persen digunakan untuk sektor produksi.

Maman juga menyebutkan bahwa penyaluran KUR terbagi dalam lima kategori, yaitu KUR usaha supermikro, KUR usaha mikro, KUR usaha kecil, KUR usaha khusus, dan KUR untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).