Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjawab pertanyaan awak media seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, (Antara)
Ntvnews.id
"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa, 1 April 2025 malam hari.
Selain untuk wartawan dan petani, Menteri Ara menyampaikan bahwa pemerintah juga telah menyediakan 20.000 unit rumah subsidi bagi nelayan, 20.000 unit untuk buruh, serta 20.000 unit bagi tenaga migran.
Selain itu, tersedia pula 30.000 unit rumah bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan sekitar 5.000 unit rumah untuk prajurit TNI AD serta 14.500 unit rumah subsidi bagi personel kepolisian.
Baca juga: Kapolri Resmikan 100 Ribu Rumah Subsidi Bagi Anggota Polri di Karawang
"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.
Lebih lanjut, Menteri PKP menyatakan bahwa pihaknya akan mengundang perwakilan dari setiap profesi yang termasuk dalam kategori penerima untuk membahas program rumah subsidi tersebut.
"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.
Menteri PKP menyatakan bahwa rumah subsidi tersebut akan dibangun di berbagai daerah di Indonesia.
Dia juga menjelaskan bahwa program ini mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani. Dukungan ini memungkinkan adanya kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM), yang sebelumnya 5 persen, kini menjadi 4 persen untuk rumah subsidi maupun komersial.
Menteri PKP menegaskan bahwa kualitas bangunan rumah subsidi sangat penting, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas menjadi isu yang krusial dalam program ini.
Baca juga: 12,34 Juta Wajib Pajak Telah Laporkan SPT Tahunan PPh 2024
Untuk memastikan kualitas yang sesuai harapan, Menteri PKP menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit lapangan.
Dia juga menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya fokus pada kualitas, tetapi juga pada penentuan lokasi sasaran yang harus akurat dan sesuai dengan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.
Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai daya beli setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000. Data ini menjadi acuan dalam penentuan sasaran bantuan.
"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
