Trump Tunda Kebijakan Tarif Impor ke Puluhan Negara Selama 90 Hari, China Naik Jadi 125 Persen

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan jeda penerapan tarif impor pada sebagian besar negara selama 90 hari kecuali China.

Pemerintah AS membalas respons China dengan meningkatkan tarif impor baru sebesar 125 persen kepada Negeri Tirai Bambu itu.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa Trump mengumumkan jeda tarif timbal balik pada sebagian besar mitra dagang terbesar negara itu, tetapi mempertahankan tarif 10 persen pada hampir semua impor global.

Namun, tarif impor pada barang-barang dari China akan melonjak menjadi 125 persen. 

Baca juga: Pemerintah Kena Hujat Usai Viral Penari Seksi Bergoyang di Tempat Umum

"berlaku segera" kata Trump dikutip dari Daily Herald, Kamis 10 April 2025.

Tampaknya ini merupakan upaya untuk mempersempit apa yang sebelumnya merupakan perang dagang yang belum antara AS dan sebagian besar dunia menjadi perang dagang antara AS dan China.

Sebelumnnya, China mengumumkan tarif pembalasan sebesar 84 persen untuk impor barang-barang AS pada hari Rabu, 9 April 2025 yang semakin memperparah perang dagang antara dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini.

Kedua negara telah terlibat dalam permainan tit-for-tat dalam perdagangan, dengan Beijing berdiri teguh menentang setiap tarif baru yang diberlakukan oleh Washington.

“Eskalasi tarif AS terhadap China adalah kesalahan demi kesalahan, sangat melanggar hak-hak dan kepentingan sah China, dan secara serius merusak sistem perdagangan multilateral yang didasarkan pada peraturan,” Komisi Tarif Dewan Negara China mengatakan dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan pungutan baru tersebut.

Baca juga: Layanan SIM Keliling Jakarta Kamis 10 April 2025

Selain peningkatan pungutan, Kementerian Perdagangan China memberlakukan kontrol ekspor terhadap 12 perusahaan Amerika, melarang perusahaan-perusahaan China untuk memasok barang-barang penggunaan ganda yang memiliki aplikasi militer dan sipil.

Kementerian ini juga menambahkan enam perusahaan AS ke dalam “daftar entitas yang tidak dapat diandalkan”, dan melarang mereka untuk berdagang atau melakukan investasi baru di China.