Pak Bas: IKN Dapat Investasi Rp132 Triliun

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menerima total investasi sebesar Rp132 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan hunian.  

“Ada yang di sini sendiri, ada yang berkonsorsium. Jadi semua totalnya Rp132 triliun. Untuk kegiatan-kegiatan jalan, MUT (Multi Utility Tunnel), hunian, baik itu hunian apartemen atau hunian landing (rumah tapak),” ujar Kepala OIKN Basuki pada konferensi pers dari daring yang dipantau di Jakarta, Rabu, 23 Maret 2025.

Basuki mengungkapkan bahwa KPBU untuk investasi tidak hanya berasal dari lokal, tetapi berasal juga dari luar negeri, termasuk Malaysia dan China. 

Selain skema KPBU, investasi murni dari sektor swasta juga akan digulirkan untuk pembangunan hunian, hotel, serta fasilitas makanan dan minuman, yang sudah mulai dikerjakan sejak bulan April ini. 

DIPA pertama sebesar Rp3,4 triliun untuk Otorita IKN, yang sempat dibekukan, kini telah dibuka kembali, dan berbagai paket proyek sudah mulai ditenderkan.  

Baca juga: Pembangunan IKN Dilanjutkan Usai Blokir Rp10 Triliun Dibuka

“Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, (akan) dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp3,4 triliun,” ujarnya. 

Dengan masuknya investasi besar ke IKN, Basuki mengungkapkan perasaan keyakinannya terhadap proyek pembangunan IKN tahap II hingga 2028 akan berjalan sesuai rencana, hal ini dikarenakan perencanaan untuk pembangunan fisik sudah matang.

“Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi,” ujarnya lagi.  

Ketua OIKN mengungkapkan bahwa pembangunan hunian untuk ASN dan aparat pemerintah di bidang legislatif dan yudikatif terus dipercepat. Sebanyak 500 ASN telah tinggal di IKN sejak 1 Maret, dengan tambahan sekitar 582 ASN yang direncanakan pindah pada Juni mendatang.  

“Jadi kalau DPR, MPR, DPD, dan kemudian MA, MK, KY, itu tidak hanya kantornya tapi juga hunian para hakimnya, hunian para anggota DPR. Kemudian jalan-jalan di kawasan itu kami akan bangun mulai tahun 2025,” kata dia pula.