Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi dalam forum diskusi NTV Insight (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan komitmen TNI untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah diantaranya swasembada pangan.
Lebih lanjut, TNI juga memiliki Satgas Perkebunan Kawasan Hutan yang sudah berhasil membebaskan atau meminta kembali 47 ribu lahan hektar di Torganda, di Sumatera Utara.
"Jadi itulah keterlibatan-keterlibatan kami dalam membantu pemerintah. Artinya, ini semua bukan ujug-ujug karena TNI yang pengen tetapi adalah permintaan dari pemerintah," ucap Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi dalam sambutannya di forum diskusi NTV Insight, Rabu 30 April 2025.
Kapuspen menyampaikan salah satu tugas TNI adalah Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi dalam forum diskusi NTV Insight
Baca juga: Forum NTV Insight, Ketua Umum Gapki Ungkap Sawit RI Dominasi Pasar AS
Dalam hal ini, TNI berperan membantu pemerintah pusat maupun daerah menjalankan program-program pembangunan nasional.
Kapuspen NI menegaskan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki, TNI bisa bergerak dengan cepat.
"Kenapa kira-kira kementerian dan lembaga itu meminta TNI, karena TNI adalah satu lembaga yang punya struktur yang jelas sampai ke bawah. Kemudian kami punya alutsista yang bisa digunakan, kami punya tenaga yang bisa dikerjakan, dan satu ciri khas dari TNI adalah kesatuan komando," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapuspen TNI juga menjelaskan terkait dengan revisi Undang-undang TNI yang sudah jadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2025.
"Banyak penyampaian bahwa ini adalah perluasan undang-undang TNI masuk di Kementerian dan Lembaga. Tidak, justru dengan Undang-undang yang baru, Undang-undang nomor 3 tahun 2025, revisi Undang-undang nomor 34 tahun 2004, pembatasan agar TNI aktif ini nggak bisa masuk kemana-mana," terangnya.
"Jadi hanya bisa di 14 kementerian dan lembaga tadi. Dan apabila ada prajurit TNI aktif yang bertugas di kementerian atau lembaga di luar dari 14 kementerian dan lembaga tadi, harus pensiun dini atau mengundurkan diri. Nah ini yang perlu kita ketahui bersama," jelasnya.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi di acara Forum NTV Insight, Rabu, 30 April 2024. (NTV)
Baca juga: Hadiri Forum NTV Insight, Apindo Ungkap Alasan QRIS hingga Barang Bajakan di Mangga Dua Disorot AS
Adapun Nusantara TV menyelenggarakan forum diskusi ekonomi NTV Insight untuk mendalami dampak kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat (AS) terhadap kelangsungan bisnis dan ekonomi Indonesia.
Konferensi bertajuk "Peluang Bisnis Indonesia Menghadapi Perang Tarif Trump" ini digelar di Nusantara Ballroom, NT Tower, Jakarta.
Konferensi NTV Insight ini mengusung tiga topik yang diperkirakan terkena dampak signifikan akibat kebijakan tarif impor AS, yaitu masa depan bisnis ekspor Indonesia, tantangan baru industri sawit nasional, dan industri peternakan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
