Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps untuk Sekolah dan Puskesmas di Wilayah Blank Spot

Ntvnews.id, Jakarta - Dalam upaya mempercepat pemerataan digital nasional, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan layanan internet berkecepatan hingga 100 Mbps untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik atau dikenal sebagai zona blank spot.

Fokus utama inisiatif ini adalah menyediakan konektivitas digital untuk sekolah, puskesmas, kantor desa, serta rumah tangga di daerah tertinggal.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa kebijakan ini akan didukung melalui alokasi spektrum baru dan penerapan model jaringan terbuka (open access).

Langkah ini membuka kesempatan bagi banyak penyedia layanan untuk ikut serta, sekaligus memastikan harga layanan tetap terjangkau bagi masyarakat luas.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat," ujar Meutya, Kamis, 12 Juni 2025.

Meutya Hafid (Komdigi/ ntvnews.id)

Menurut data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, sebanyak 86 persen sekolah (190.000 unit) masih belum mempunyai akses internet tetap. Selain itu, 75 persen Puskesmas (7.800 unit) belum terkoneksi dengan baik, 32.000 kantor desa masih berada dalam zona blank spot, dan penetrasi fixed broadband baru menjangkau 21,31 persen rumah tangga di Indonesia.

Mendukung hal ini, pemerintah telah menyiapkan spektrum baru yang akan dialokasikan secara transparan kepada operator seluler nasional. Model jaringan yang akan diterapkan bersifat open access, artinya pemegang izin wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama oleh penyelenggara lain.

"Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri," jelas Meutya.

Kesiapan Peraturan Menteri sebagai landasan hukum dari program internet murah ini pun telah melalui konsultasi industri selama lebih dari satu bulan. Proses seleksi operator akan dimulai tahun ini dengan skema yang transparan dan akuntabel, mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau.