Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa pembiayaan pembangunan infrastruktur Indonesia ke depan tidak dapat hanya bergantung pada anggaran negara.
Menurutnya pembiayaan pembangunan infrastruktur harus melibatkan partisipasi aktif sektor swasta dan dukungan mitra internasional.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia pada periode 2025–2029 diperkirakan mencapai 625 miliar dolar AS atau sekitar Rp10 ribu triliun lebih.
Sementara kapasitas pembiayaan pemerintah hanya mencakup sekitar 40 persen dari total kebutuhan tersebut.
“Kita menghadapi gap pendanaan yang besar. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif,” ucap Sri Mulyani dalam keterangan resminya dikutip, Senin 16 Juni 2025.
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Indo Defence 2025 Jadi Momentum Kuat Perkuat Teknologi Pertahanan
Ia menekankan bahwa kolaborasi dan inovasi dalam skema pembiayaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan tersebut secara berkelanjutan.
Apalagi, pembangunan infrastruktur saat ini harus dirancang untuk menghadapi risiko iklim dan memastikan hasil yang inklusif bagi masyarakat.
“Saat ini, infrastruktur bukan lagi sekadar menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota, melainkan juga tentang menghubungkan pembangunan dengan dampaknya. Infrastruktur harus dirancang dengan ketahanan iklim, tanggung jawab lingkungan, sekaligus memberikan hasil yang inklusif,” ujar Menkeu.
Komitmen tersebut sejalan dengan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam mewujudkan infrastruktur berkelanjutan.
Baca juga: VIDEO: Sri Mulyani Sambangi Nduga Papua Pakai Rompi Anti Peluru
“Keberhasilan kita akan sangat bergantung pada apa yang kita bangun, bagaimana kita membangunnya, dan untuk siapa pembangunan itu ditujukan,” tegas Menko AHY.