Dedek Prayudi (Instagram)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah menyatakan bahwa data garis kemiskinan (GK) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) dianggap lebih sesuai untuk menggambarkan kondisi kemiskinan Indonesia, menanggapi perbedaan ukuran yang terjadi apabila dibandingkan dengan laporan Bank Dunia.
Berdasarkan data terbaru Bank Dunia, 68,3 persen penduduk Indonesia hidup di bawah standar kemiskinan negara berpendapatan menengah atas pada 2024. Sementara itu, berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 tercatat 8,57 persen.
“Meski angka Bank Dunia berharga untuk analisis global, Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat kemiskinan nasional resmi yang diukur oleh BPS tetap menjadi referensi yang paling relevan untuk penyusunan kebijakan nasional,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam pernyataannya di Jakarta, Senin, 17 Juni 2025.
Baca Juga: Jumlah Penduduk Miskin RI Meningkat Jadi 194,4 Juta Menurut Bank Dunia
Dedek menyampaikan bahwa ukuran kemiskinan BPS dihitung berdasarkan pendekatan yang mempertimbangkan pola konsumsi masyarakat setempat, perbedaan harga di masing-masing daerah, dan kondisi sosial-ekonomi. Hal ini dianggap lebih sesuai untuk memahami perekonomian Indonesia dan kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia akan terus menggunakan ukuran kemiskinan dari BPS sebagai acuan kebijakannya.
“Seperti yang telah disampaikan BPS, perbedaan garis kemiskinan nasional dan internasional berasal dari perbedaan tujuan keduanya: garis kemiskinan internasional berperan sebagai tolok ukur global, sedangkan garis kemiskinan nasional menyesuaikan dengan relevansi kebijakan domestik,” ujar Dedek.
Selain itu, pemerintah juga tengah fokus pada upaya pengentasan kemiskinan.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah bergeser dari pendekatan anggaran yang lebih menitikberatkan pada infrastruktur menuju pembangunan sumber daya manusia, sambil melibatkan sektor swasta. Dedek menyebut langkah tersebut diambil demi pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Lebih rinci, Dedek juga menyampaikan upaya pemerintah untuk menurunkan kemiskinan, yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, dan gizi, terutama melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Sri Mulyani Bertemu Perwakilan Bank Dunia Asia Timur dan Pasifik, Bahas Transisi Pemerintahan RI
“Pendekatan ini menggarisbawahi keyakinan Presiden Prabowo bahwa pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan harus dimulai dari pembangunan modal manusia, bukan hanya dukungan jangka pendek,” katanya.
Selain itu, Dedek juga merujuk pada pernyataan Kepala PCO Hasan Nasbi sebelumnya bahwa Pemerintah menggunakan Indeks Deprivasi Multidimensi (MDI) yang dikembangkan Kementerian Keuangan, UNICEF, dan Universitas Indonesia (UI) sebagai ukuran acuan pengentasan kemiskinan.
Sementara Kementerian Keuangan, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026, juga menyebut bahwa ukuran kemiskinan bukan hanya berdasarkan pendapatan, tapi juga akses air bersih, gizi, dan kualitas hidup.
“Yang penting bukan angkanya, tetapi memastikan bahwa setiap orang, termasuk anak-anak, memiliki alat untuk berkembang,” katanya.
Sebelumnya, Bank Dunia menyatakan ukuran garis kemiskinan (GK) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) lebih relevan apabila digunakan untuk ukuran kemiskinan Indonesia dan menjadi acuan kebijakan pemerintah.
Sementara ukuran yang diterbitkan Bank Dunia memang merupakan ukuran internasional, berguna untuk memahami kondisi kemiskinan secara global dan perbedaannya di masing-masing negara.
Perbedaan ukuran tersebut terjadi secara disengaja. Bank Dunia memang menggunakan pendekatan yang berbeda demi memenuhi tujuan pengukurannya, yaitu perbandingan kondisi kemiskinan secara internasional.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
