Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp129 Triliun untuk Belanja K/L dan Dukung Program Prioritas Prabowo

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuka blokir anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp129 triliun.

Kebijakan blokir anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

“Angkanya sudah mencapai kurang lebih Rp129 triliun sampai dengan saat ini,” ucap Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Juni 2025, Selasa 17 Juni 2025.

Lebih lanjut, Luky menjelaskan penyaluran anggaran diprioritaskan untuk K/L yang baru terbentuk pada kabinet Merah Putih. 

Baca juga: Pemerintah Sudah Salurkan Gaji ke-13 ASN Senilai Rp32,8 Triliun

Baca juga: Sri Mulyani Umumkan APBN Kembali Tekor Rp21 Triliun di Mei 2025

Ia mengungkapkan anggaran tersebut difokuskan untuk belanja pegawai dan operasional.

"Kami memang sudah mulai membuka blokir-blokir tersebut. Difokuskan pertama untuk prioritasnya adalah pada KL baru atau KL hasil restrukturisasi terkait dengan belanja pegawainya, belanja operasionalisasinya," ungkapnya.

Kemudian, anggaran disalurkan untuk pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Kita juga membuka blokir untuk KL-KL yang memang melakukan atau mendukung program-program prioritas pemerintah," jelasnya.

"Contohnya untuk pendidikan, untuk pertanian, cetak sawah, pendidikan dan infrastruktur. Kita mendukung sesuai juga dengan tadi arahan presiden prioritas dari pemerintah," tandasnya.