Sri Mulyani Buka Suara soal Satgassus Penerimaan Negara Bentukan Kapolri: Bukan Sesuatu yang Baru

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara terkait pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang dibentuk Kapolri.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa Satgas khusus Optimalisasi Penerimaan Negara bukan hal baru. 

Menurutnya Satgas khusus ini sudah pernah diluncurkan sebelumnya dan ia mengaku menghadiri acara peluncuran tersebut.

"Ini bukan sesuatu yang baru, sebetulnya satgas khusus ini satgas khusus dari Kepolisian. Sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir karena saya termasuk yang waktu itu diundang pada saat launching pertama," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa 17 Juni 2025.

Baca juga: Novel Baswedan jadi Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara

Sri Mulyani melanjutkan, keberadaan Satgas khusus ini merupakan langkah positif untuk memperkuat penerimaan negara.

"Tentu adalah merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena tadi APBN kita yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," ungkapnya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa jajarannya telah menjalin koordinasi dengan tim Satgas khusus. 

"Jadi kemarin sore kami sudah berdiskusi kami undang satgasus ful tim kecuali Pak Novel ke kantor kami. Kami berkomitmen untuk berkoordinasi dan bersinergi khususnya untuk mengamankan penerimaan negara baik dari sisi pencegahan maupun dari sisi penindakan," ucap Bimo.

Baca juga: Mantan Jubir KPK Jadi Pembela Hasto, Novel Baswedan: Kebangetan!

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara. 

Satgassus hadir guna mendampingi kementerian meningkatkan penerimaan negara.

Mantan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herry Muryanto ditunjuk sebagai kepala Satgassus. Sementara eks penyidik senior KPK, Novel Baswedan jadi wakil kepala.

Penunjukan dua mantan pegawai KPK, lantaran dianggap sudah ahli dalam tata kelola pemerintahan dan berpengalaman menangani kasus korupsi.