Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman memberi keterangan ketika ditemui, di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 8 September 2025. ANTARA/Putu Indah Savitri (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menggelar rapat dengan Pertamina, Shell, British Petroleum (BP), dan Vivo pada Selasa 9 September 2025 guna membahas persoalan impor bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil menyusul terjadinya kelangkaan BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta.
“Besok kami panggil semua SPBU swasta,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, di Jakarta, Senin, 8 September 2025.
Laode menjelaskan, ini merupakan pertemuan pertama yang melibatkan seluruh operator SPBU swasta bersama Pertamina untuk menyinkronkan kebutuhan impor BBM. “Jadi volume dan spesifikasi akan disesuaikan besok,” ujarnya.
Selain itu, Pertamina juga diminta menyiapkan pasokan tambahan jika sewaktu-waktu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta. “Pertamina harus siap menyediakan volume BBM sesuai spesifikasi yang berlaku,” tambahnya.
Baca Juga: ESDM: 1,4 Juta KL Konsumsi BBM Subsidi Beralih ke Nonsubsidi
Laode menuturkan, rapat juga akan membahas kesiapan regulasi terkait rencana impor minyak mentah (crude oil) dari Amerika Serikat. Kebijakan itu merupakan bagian dari kesepakatan tarif resiprokal dengan AS sekaligus upaya menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.
“Pembahasan impor crude oil dari AS akan dilakukan dalam forum berbeda, tetapi tetap besok juga,” katanya.
Rencana ini muncul setelah sejumlah SPBU swasta, khususnya Shell dan BP-AKR di wilayah Jakarta, tidak lagi menjual beberapa jenis BBM sejak pertengahan Agustus untuk waktu yang belum ditentukan.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan, pemerintah tengah mengupayakan penyesuaian kebutuhan impor antara Pertamina dan operator SPBU swasta agar tidak menimbulkan gangguan pada neraca perdagangan nasional.
“Kami sudah memiliki data mengenai jumlah impor BBM oleh Pertamina maupun SPBU swasta. Yang penting jangan sampai ada kelebihan impor sehingga mengganggu neraca komoditas,” ujar Yuliot.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
