Menteri Keuangan Purbaya Budhi Sadewa (NTVnews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pandangannya mengenai wacana perubahan RUU-P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yang baru berusia dua tahun. Menurutnya, perubahan regulasi yang terlalu cepat justru berisiko menimbulkan ketidakpastian.
"Belum, saya belum masuk ke Kementerian Keuangan. Saya dengar tadi akan dirubah, tapi belum masuk ke meja saya,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 September 2025.
Ia mempertanyakan urgensi perubahan RUU yang baru saja disahkan pada 2023 lalu.
"Kalau saya pilihkan RUU-P2SK, pribadi boleh ya? Jadi itu kan baru dirubah tahun 2023. Kenapa dirubah lagi dalam waktu singkat? Berarti yang kemarin salah bikin atau bagaimana? Biar saja itu berfungsi penuh, kemudian kita lihat di mana cacatnya, baru kita perbaiki,” tegasnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Sebut Dana Rp200 Triliun Bisa Disalurkan Sesuai Kreativitas Perbankan
Menurutnya, saat ini masih terlalu dini untuk merombak aturan tersebut.
"Ini kan baru 2 tahun, mungkin pelaksanaannya juga pertengahan tahun 2023, baru mulai. Jadi menurut saya sih terlalu dini untuk merubah RUU-P2SK. Tapi kalau emang ada nanti masukan, kita lihat perlu dirubah apa enggak,” jelasnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Yakin Dana Rp200 Triliun di Himbara Terserap ke Sektor Riil dalam Sebulan
Purbaya menekankan bahwa kebijakan moneter tidak bisa dipaksa mengatasi semua persoalan ekonomi.
"Pada dasarnya gini, kalau di Amerika kan tiga, Stability, price stability, unemployment kan lapangan kerja dan growth. Mungkin kita mau ikut ke sana. Tapi kebijakan moneter tidak bisa melakukan semuanya. Biar saja dia fokus dengan langkah-langkah yang dia bisa kerjakan. Jadi mungkin boleh ditambah sedikit-sedikit fungsinya, tapi jangan harap kebijakan moneter adalah satu-satunya yang bisa memperbaiki ekonomi kita. Jadi harus ada koordinasi atau concert effort antara fiskal dan moneter,” paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
