Wamenkeu Suahasil Nazara memberikan pembekalan bagi Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin 25 Agustus 2025. ANTARA/Uyu Septiyati Liman (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga 8 September 2025, penyaluran anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp13 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 18,3 persen dari total pagu APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk melayani 22,7 juta penerima MBG yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Makan Bergizi Gratis sampai dengan 8 September kemarin melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran akan terus menyesuaikan dengan target yang dicanangkan, yakni menjangkau 82,9 juta penerima. Menurutnya, harapan pemerintah adalah agar jumlah penerima semakin bertambah, disertai peningkatan layanan hingga target terpenuhi.
Baca Juga: BGN Bentuk Tim Investigasi untuk Percepat Penanganan Kasus Keracunan MBG
Berdasarkan sebaran wilayah, penerima terbesar berada di Pulau Jawa dengan total 13,26 juta orang. Selanjutnya, Sumatera sebanyak 4,86 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta orang, serta Maluku-Papua sebanyak 0,52 juta orang.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menegaskan bahwa pihaknya membuka opsi untuk mengalihkan anggaran MBG jika realisasi penyerapan hingga akhir Oktober 2025 masih rendah.
"Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di earmark sampai akhir tahun," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 19 September 2025.
Ia menekankan, sekalipun Presiden mendukung penuh implementasi MBG, realisasi di lapangan tetap menjadi faktor utama yang menentukan. Karena itu, Kemenkeu akan mempercepat penyaluran anggaran dengan memperkuat aspek manajemen dan pengawasan.
"MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam," kata Purbaya.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
