Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat dengan Komisi XI DPR RI. (YouTube TVR Parlemen)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan rincian harga asli sejumlah barang yang disubsidi pemerintah sebelum selisih harga keekonomian ditanggung APBN. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.
“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi,” ungkap Purbaya, seperti dilansir Antara pada Selasa, 30 September 2025.
Dengan kata lain, masyarakat menikmati harga lebih rendah karena perbedaan antara harga pasar dan harga jual ditanggung oleh pemerintah.
Purbaya menjelaskan, terdapat delapan jenis barang, baik energi maupun non energi, yang sebagian atau seluruh harga jualnya ditanggung pemerintah.
Baca Juga: Usai Sidak BNI, Menkeu Purbaya Ancam Sidak Acak Bank Lain: Biar Mereka Kapok
Baca Juga: Canda Purbaya soal Danantara: Saya Banyak Uang, Kenapa Nggak Minta Saya?
Dimulai dari solar, yang seharusnya dibanderol Rp11.950 per liter, namun masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter. Dengan demikian, selisih Rp5.150 per liter atau sekitar 43 persen ditanggung APBN. Untuk tahun anggaran 2024, subsidi solar diperkirakan mencapai Rp89,7 triliun, dan dirasakan lebih dari empat juta kendaraan.
Selanjutnya, Pertalite yang harga aslinya Rp11.700 per liter dijual kepada masyarakat Rp10.000 per liter, sehingga pemerintah menanggung Rp1.700 per liter atau 15 persen dari harga asli. Subsidi ini akan menghabiskan anggaran Rp56,1 triliun pada 2024, dinikmati oleh 157,4 juta kendaraan.
Tidak kalah besar, minyak tanah seharusnya dijual Rp11.150 per liter, namun harga yang dibayar masyarakat hanya Rp2.500 per liter. Pemerintah menanggung Rp8.650 per liter, setara 78 persen dari harga asli, dengan alokasi anggaran Rp4,5 triliun, yang menjangkau 1,8 juta rumah tangga.
Sementara itu, harga asli LPG 3 kg adalah Rp42.750 per tabung, tetapi masyarakat hanya membayar Rp12.750 per tabung. Selisih Rp30.000 per tabung atau 70 persen ditanggung APBN, dengan total subsidi mencapai Rp80,2 triliun pada 2024, dan dinikmati oleh 41,5 juta pelanggan.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Sidak ke BNI Buat Cek Penggunaan Uang Negara Rp55 Triliun
Baca Juga: Menkeu Purbaya Diminta Perhatikan Nasib Pengusaha Rokok Madura
Purbaya juga merinci subsidi listrik untuk rumah tangga. Tarif listrik 900 VA seharusnya Rp1.800 per kWh, namun masyarakat membayar Rp600 per kWh, sehingga pemerintah menanggung Rp1.200 per kWh atau 67 persen dari harga asli. Subsidi ini menjangkau 40,3 juta pelanggan.
Untuk rumah tangga 900 VA non-subsidi, pemerintah memberikan kompensasi Rp400 per kWh, menurunkan biaya dari Rp1.800 menjadi Rp1.400 per kWh, dinikmati oleh 50,6 juta pelanggan. Total subsidi listrik diproyeksikan Rp156,4 triliun pada APBN 2024.
Selain energi, pemerintah juga menanggung biaya pupuk. Pupuk urea, yang seharusnya Rp5.558 per kg, dijual Rp2.250 per kg, sehingga pemerintah menanggung Rp3.308 per kg atau 59 persen.
Sedangkan pupuk NPK yang harga aslinya Rp10.791 per kg dijual Rp2.300 per kg, artinya subsidi mencapai Rp8.491 per kg atau 78 persen. Total subsidi pupuk pada APBN 2024 mencapai Rp47,4 triliun, untuk 7,3 juta ton pupuk yang diterima petani.
Purbaya menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keberpihakan fiskal, yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
