Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional II Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), di Yogyakarta, Senin 10 November 2025 ANTARA/HO-BKPM (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyebut penerbitan tiga juta Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi bukti bahwa perekonomian nasional terus menunjukkan pertumbuhan positif.
Ia menjelaskan, jumlah NIB yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) meningkat dari 10,6 juta menjadi 14 juta dalam kurun waktu setahun, atau bertambah sekitar 3,4 juta unit usaha.
“Dalam satu tahun ada pertumbuhan sekitar tiga juta pelaku usaha yang memiliki NIB di negara kita. Ini angka yang sangat signifikan. Artinya apa? Artinya memang negara kita, Indonesia, iklim berusahanya atau ekonominya masih tumbuh,” ujar Todotua yang juga menjabat Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Senin.
Todotua menilai, peningkatan jumlah pelaku usaha yang terdaftar mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perizinan berusaha yang kini semakin transparan dan terintegrasi. Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya memperkuat ekosistem investasi agar lebih cepat, terukur, dan efisien.
Baca Juga: Wamen Todotua Perkuat Kerja Sama Investasi Hilirisasi Mineral dan Energi Dengan Jepang
Ia juga menyoroti langkah pemerintah mempercepat proses perizinan melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, yang mengatur penerapan Service Level Agreement (SLA) dalam sistem perizinan berusaha.
Regulasi tersebut memperkuat prinsip fiktif positif, yakni izin atau sertifikat standar otomatis dianggap terbit jika batas waktu penerbitan terlewati. Kebijakan ini, katanya, bertujuan memberikan kepastian waktu dan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha.
“Ada sekitar 132 jenis izin yang sekarang berlaku dengan mekanisme fiktif positif. Contohnya, izin usaha perhotelan memiliki batas waktu penyelesaian 14 hari. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada keputusan, maka izin dianggap telah terbit, dan pelaku usaha dapat langsung menjalankan kegiatannya,” ujar Todotua.
Ia menambahkan, langkah-langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan, sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan berusaha.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
