APBN Diprediksi Hanya Mampu Menahan Kenaikan BBM Dalam Hitungan Minggu

Ntvnews.id, Jakarta - Sejumlah ekonom menilai kemampuan fiskal pemerintah dalam menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hanya bersifat sementara di tengah melonjaknya harga minyak dunia akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Dilansir BBC, Minggu, 5 April 2026, mereka menyebut kebijakan tersebut diperkirakan hanya mampu bertahan dalam hitungan minggu atau jangka pendek.

Jika kebijakan penahanan harga BBM terus dipaksakan, pemerintah berpotensi harus menambah utang atau melakukan pemangkasan besar terhadap anggaran kementerian dan lembaga, termasuk transfer ke daerah, yang dampaknya baru akan terasa di kemudian hari.

Sebelumnya, pemerintah memastikan belum akan menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, meski harga minyak mentah global berada di kisaran US$85 hingga US$109 per barel. Keputusan ini diambil atas arahan Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional.

"Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Baca Juga: Trump Ngotot Buat Aula Dansa di Gedung Putih

"Tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian," lanjutnya.

Untuk menekan dampak kenaikan harga energi global, pemerintah mulai menerapkan berbagai langkah penghematan sejak 1 April 2026. Kebijakan tersebut meliputi penerapan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara setiap Jumat, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, pengurangan perjalanan dinas, hingga pembatasan pembelian BBM bagi kendaraan pribadi.

Di sisi lain, pengamat ekonomi menilai kebijakan menahan harga BBM juga didorong oleh upaya meredam potensi gejolak sosial, seperti kenaikan biaya transportasi, logistik, dan harga pangan.

Analis Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menyebut kemampuan fiskal sangat bergantung pada harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta ruang anggaran negara.

"Secara realistis, kemampuan menahan ini terbatas, kemungkinan hanya dalam hitungan beberapa bulan, bukan tahun, jika tekanan eksternal tidak mereda," ujarnya.

Pengendara motor antre mengisi BBM di salah satu SPBU kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (1/3/2026). PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi yang berlaku mulai 1 Maret 2026 yakni harga Pertamax (RON 92) dari Rp11.800 per lit (Antara)

"Apakah fiskal cukup kuat? Jawaban jujurnya, cukup untuk jangka pendek, tapi tidak untuk strategi jangka panjang," tambahnya.

Pendapat serupa disampaikan Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar. Ia menilai keputusan menahan harga BBM tidak lepas dari pertimbangan politik dan ekonomi, mengingat kenaikan harga berpotensi menekan masyarakat bawah.

"Masalahnya, ketika (harga BBM subsidi) dinaikkan yang dikhawatirkan turut menekan masyarakat bawah juga," ujarnya.

Menurutnya, kemampuan APBN hanya cukup menopang kebijakan tersebut dalam waktu singkat. Pemerintah pun disebut melakukan berbagai penyesuaian, termasuk realokasi anggaran dan penghematan program, untuk menahan beban fiskal.

"Estimasi Kementerian Keuangan untuk jangka pendek APBN masih sanggup," jelasnya.

Baca Juga: Serangan Udara Hantam Fasilitas Petrokimia Iran

Meski demikian, para analis memperkirakan kenaikan harga BBM hanya tinggal menunggu waktu jika harga minyak dunia tetap tinggi. Hal ini diperparah oleh situasi geopolitik di Timur Tengah, termasuk potensi kenaikan biaya distribusi energi akibat ketegangan di Selat Hormuz.

Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, bahkan memprediksi penyesuaian harga BBM bisa terjadi dalam waktu dekat.

"Saya rasa enggak sampai satu bulan atau mingguan lah, pemerintah akan melakukan penyesuaian harga BBM," ujarnya.

Ia menambahkan, tanpa penyesuaian harga, beban keuangan Pertamina akan semakin berat, terutama jika stok lama dengan harga lebih rendah telah habis.

Sementara itu, pihak Pertamina menyatakan akan mengikuti arahan pemerintah terkait kebijakan harga BBM. Mereka juga memastikan ketersediaan stok energi nasional tetap terjaga melalui pemantauan dan pengisian ulang secara berkala.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tetap mengklaim kondisi fiskal masih dalam batas aman dengan dukungan cadangan anggaran serta alokasi tambahan untuk subsidi energi. Namun, tekanan global yang belum mereda membuat kebijakan penahanan harga BBM diperkirakan tidak bisa bertahan dalam jangka panjang.