Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini menyampaikan pentingnya menjaga keadilan dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional.
Ntvnews.id, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini menyampaikan pentingnya menjaga keadilan dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional.
Ia menilai peran negara melalui Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus berjalan seimbang demi mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menurut Didik, praktik penerimaan mahasiswa dalam jumlah besar oleh PTN dinilai berlebihan dan berpotensi merusak keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi.
"Praktik penerimaan mahasiswa seperti ini akan merusak ekosistem pendidikan tinggi," ucap Didik dalam keterangan tertulis, Rabu 15 April 2026.
Baca juga: Mendes Yandri Ajak Insan Pendidikan Serang Kolaborasi Tingkatkan Mutu Pendidikan Desa
Ia mengingatkan, jika PTN terus memperluas jumlah mahasiswa tanpa batas kewajaran, maka hal tersebut dapat menyingkirkan peran PTS dan memicu persaingan tidak sehat.
Ia juga menekankan perlunya peran negara, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi serta DPR, dalam mengatur dan menjaga keseimbangan tersebut.
"Ekspansi jumlah mahasiswa di PTN tanpa kontrol berpotensi menciptakan ketimpangan struktural terhadap PTS, menekan keberlangsungan PTS, merusak peran masyarakat,"ungkap Didik.
"Pembatasan jumlah mahasiswa PTN diperlukan untuk menciptakan keadilan di dalam ekosisten pendidikan tinggi nasional. Peran negara dan partisipasi masyarakat harus tetap eksis di dalam ekosistem tersebut," lanjutnya.
Baca juga: Rektor Paramadina Nilai Impor Pick-up dari India Langkah Instan yang Berisiko Jangka Panjang
Ia juga menekankan pentingnya diferensiasi peran antara PTN dan PTS ke depan. Menurutnya PTN harus difokuskan sebagai pusat riset dan pengembangan pendidikan berkualitas global.
Sementara itu, PTS dapat berperan memperluas akses pendidikan tinggi, terutama di daerah, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif.
"Pembatasan mahasiswa PTN bukan untuk membatasi akses, tetapi untuk memastikan keadilan, kualitas, dan keberlangsungan seluruh ekosistem pendidikan tinggi baik PTN maupun PTS. Kebijakan yang diperlukan adalah transparansi dan pembatasan kuota PTN, yang memberikan ruang pada peran masyarakat, yakni PTS,"tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
