Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyiapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
“Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP,” kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa meskipun Indonesia menjadi bagian dari BoP, tidak terdapat kewajiban kontribusi finansial sebagaimana yang beredar di publik.
Menurutnya, keterlibatan Indonesia lebih difokuskan pada dukungan pengiriman pasukan perdamaian, bukan dalam bentuk pendanaan.
“Tapi nggak ada komitmen bayar, apalagi kalau misalnya dipakai untuk Israel,” ujar Purbaya.
Ia juga menambahkan bahwa posisi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, sudah jelas dalam hal ini.
Baca Juga: Purbaya: IMF Puji Indonesia sebagai Bright Spot Perekonomian Dunia
“Jadi, Presiden posisinya jelas, kok. Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin,” katanya menambahkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menjanjikan atau berkomitmen memberikan kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Presiden menekankan bahwa tidak ada komitmen finansial apa pun yang diberikan Indonesia terkait keikutsertaan dalam forum tersebut, termasuk saat pertemuan founding donors di Washington pada 19 Februari.
"Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali," tegas Prabowo.
Baca Juga: Purbaya Lantik Lima Pejabat Baru Kemenkeu, Ini Daftarnya
Ia menjelaskan bahwa Indonesia hanya menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian, khususnya untuk mendukung keamanan warga Gaza.
"Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan," katanya.
Meski demikian, Presiden Prabowo menyebut pemerintah tetap akan mencermati perkembangan situasi ke depan, termasuk kemungkinan kontribusi Indonesia dalam tahap rekonstruksi Gaza jika diperlukan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) menjawab pertanyaan wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). (ANTARA/Uyu Septiyati Liman) (Antara)