Ntvnews.id, Jakarta - Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi momentum strategis bagi Indonesia dalam membangun fondasi ekonomi berbasis data yang akurat dan komprehensif. Melalui agenda nasional yang digelar oleh Badan Pusat Statistik ini, berbagai aktivitas usaha di seluruh penjuru negeri akan dicatat untuk menghadirkan gambaran utuh kondisi perekonomian nasional.
Rangkaian SE2026 dijadwalkan dimulai pada Mei 2026. Menyongsong pelaksanaannya, BPS terus memperkuat sinergi lintas sektor, baik dengan pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa sensus ini merupakan amanah besar bagi institusinya sekaligus tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
"Sensus Ekonomi adalah milik bangsa Indonesia dan BPS diberikan amanat besar untuk menjalankan ini. Ini adalah momentum kita untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa ini," ujarnya dalam kegiatan Briefing Komunikasi, Koordinasi, dan Diplomasi (KKD).
Ia menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap BPS merupakan hasil kerja kolektif yang harus dijaga melalui pelaksanaan sensus yang profesional dan transparan.
Pandangan serupa disampaikan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, yang menilai statistik sebagai fondasi utama dalam proses transformasi kebijakan.
"Fungsi statistik itu melahirkan amanah. Sumber yang valid itu bukan apa kata orang, tapi apa kata angka. Dan sumber data yang paling valid, paling diakui adalah BPS," jelasnya.
Dukungan juga datang dari Wakil Menteri Kebudayaan RI, Giring Ganesha, yang menilai SE2026 akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Menjangkau Hingga Pelosok Negeri
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produksi beras Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 34,69 juta ton.
Pelaksanaan SE2026 tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah terluar Indonesia. Salah satunya di Kepulauan Talaud, wilayah perbatasan Indonesia dengan Filipina.
Kepala BPS Talaud, Ryko Aprianto Puasa, menyebut sensus ini sebagai instrumen penting untuk memotret kondisi riil perekonomian daerah.
" Bahwa data yang dihasilkan nantinya bukan sekadar deretan angka, melainkan fondasi utama bagi arah pembangunan daerah di masa depan. Urgensi dari sensus ini mencakup pemetaan potensi ekonomi riil serta struktur usaha yang ada di Kepulauan Talaud," ujarnya.
Ia menambahkan, data berkualitas akan membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran serta menjadi tolok ukur evaluasi pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.
"Mari kita bergandeng tangan. Dengan data akurat, kita bangun Talaud yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, pembangunan tepat," pungkasnya.
Bandung Jadi Percontohan Nasional
Di tingkat nasional, Bandung ditetapkan sebagai daerah percontohan pelaksanaan SE2026. Dalam peluncuran resmi di Balai Kota Bandung, Amalia kembali menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat.
“Sensus ekonomi ini bukan hanya milik BPS tetapi milik kita semua. Partisipasi aktif masyarakat akan menghasilkan data akurat yang bisa dimanfaatkan untuk kebijakan dan pembangunan,” ujarnya.
Baca Juga: BPOM dan BPS Perkuat Sinergi untuk Sensus Ekonomi 2026
Menurutnya, sensus kali ini memiliki tantangan lebih besar karena harus menangkap perubahan struktur ekonomi, terutama setelah pandemi dan pesatnya perkembangan ekonomi digital. Aktivitas seperti e-commerce, layanan digital, hingga ekonomi hijau kini menjadi bagian penting yang akan didata.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa data statistik merupakan kunci dalam penyusunan kebijakan yang efektif.
“Setiap kebijakan harus berbasis data. Dengan data yang akurat kita bisa memastikan program yang dijalankan benar-benar tepat dan terukur,” katanya.
Menguatkan UMKM dan Ekonomi Nasional
Ilustrasi UMKM binaan BRI/Antara
Sensus Ekonomi 2026 juga akan memberi perhatian besar pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Menurut BPS, sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat.
Pranata Humas BPS, Kunti Puspitasari, menyebut bahwa SE2026 akan menjangkau usaha mikro yang selama ini kerap tidak tercatat, seperti pedagang kaki lima dan usaha rumahan.
“SE2026 akan fokus menjangkau usaha mikro yang keberadaannya kerap tersembunyi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus keunggulan SE2026 dari sisi cakupan,” ungkapnya.
Dengan data yang dihasilkan, pemerintah diharapkan mampu merancang kebijakan yang lebih presisi, mulai dari akses permodalan, pelatihan digital, hingga penguatan daya saing UMKM.
Tantangan: Kepercayaan dan Partisipasi Serta Investasi untuk Masa Depan
Di Aceh, Penjabat Kepala BPS setempat, Tasdik Ilhamudin, menekankan bahwa tantangan utama sensus bukan hanya pada teknis, tetapi pada kepercayaan masyarakat.
“Ekonomi adalah jantung negara. Sekecil apa pun usaha, semuanya berdenyut bersama menghidupkan nadi perekonomian bangsa, kami ingin data Sensus Ekonomi nanti benar-benar menggambarkan denyut itu kondisi ekonomi Aceh yang sesungguhnya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kejujuran dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Lebih dari sekadar kegiatan statistik, Sensus Ekonomi 2026 merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam merancang kebijakan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Baca Juga: BPS Mulai Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 Untuk Lebih dari 42 Juta Usaha
Dengan pendekatan yang semakin modern melalui metode digital, serta jaminan keamanan data, BPS optimistis SE2026 mampu menghasilkan basis data ekonomi yang kredibel dan dapat dipercaya.
Keberhasilan sensus ini pada akhirnya sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dan memberikan data yang jujur.
Karena pada akhirnya, seperti yang ditegaskan berbagai pihak, data bukan sekadar angka—melainkan arah. Dari data yang akurat, Indonesia dapat melangkah lebih pasti menuju cita-cita besar: Indonesia maju.
Badan Pusat Statistik (BPS)