A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: libraries/General.php

Line Number: 87

Backtrace:

File: /www/ntvweb/application/libraries/General.php
Line: 87
Function: _error_handler

File: /www/ntvweb/application/controllers/Read.php
Line: 64
Function: popular

File: /www/ntvweb/index.php
Line: 326
Function: require_once

Nikita Mirzani Minta BPOM Dibubarkan Jika Mafia Skincare Tak Diberantas - Ntvnews.id

Nikita Mirzani Minta BPOM Dibubarkan Jika Mafia Skincare Tak Diberantas

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 2 Jul 2025, 11:07
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Selasa, 1 Juli 2025, Nikita Mirzani menghadiri sidang eksepsi atau nota keberatan terkait kasus pemerasan dan pengancaman bos perawatan kulit (skincare), Reza Gladys, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selasa, 1 Juli 2025, Nikita Mirzani menghadiri sidang eksepsi atau nota keberatan terkait kasus pemerasan dan pengancaman bos perawatan kulit (skincare), Reza Gladys, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Nikita Mirzani kembali melontarkan pernyataan kontroversial usai jalani sidang gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana wanita yang sering disapa Nyai itu meminta BPOM ditutup.

Pasalnya Nikita menyoroti kinerja BPOM yang dianggap tidak maksimal dalam memberantas mafia skincare. Tak hanya BPOM, Nikita juga menyentil kinerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

"Lantas, kemana BPOM? Badan Perlidungan konsumen nasional, ayo bergerak lindungi masyarakat dan konsumen bukan malah diam saja atau jangan-jangan ikut andil melindungi para mafia produk skincare yang berbahaya," kata Nikita Mirzani ke awak media, 2 Juli 2025.

Menurut Nikita dengan adanya BPOM namun mafia skincare tetap merajalela, hal itu dianggap tidak berfungsi dan sia-sia.

"Kalau begitu, saya minta kepada bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia agar membubarkan saja BPOM dan badan perlindungan konsumen nasional dari negara kita ini karena cuma diam saja, tidak bisa berbuat apa-apa," imbuhnya.

Lebih lanjut menurut Nikita jika sebaiknya pemerintah menyalurkan dana BPOM dan BPKN dialihkan ke masyarakat yang membutuhkan.

"Daripada untuk membiayai BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional tidak jelas... lebih baik uangnya digunakan untuk membantu rakyat Indonesia yang masih memerlukan bantuan," tandasnya.

x|close