Pada hari Jumat, 11 Juli, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon berbicara kepada media di sela-sela diskusi global di Beijing, China. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa uji publik terhadap penulisan ulang buku sejarah akan resmi digelar pada 20 Juli, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan proses yang inklusif dan transparan.
"Mulai 20 Juli uji publik dimulai di perguruan-perguruan tinggi melibatkan para pemangku kepentingan yang cukup banyak," ucap Fadli saat dijumpai di sela forum global di Beijing, China pada Jumat.
Menteri Fadli menjelaskan bahwa uji publik akan dikemas dalam bentuk seminar dan diskusi terbuka, memberi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, kritik, hingga argumentasi terkait isi buku sejarah yang telah ditulis ulang.
Ia menyoroti bahwa selama ini kritik dari masyarakat kerap muncul melalui media sosial, namun sebagian besar hanya bersumber dari asumsi dan belum mengacu pada naskah yang sebenarnya.
Karena itu, uji publik ini diharapkan menjadi sarana untuk memperlihatkan rancangan atau draft awal buku tersebut secara transparan.
Proses penulisan ulang buku sejarah ini dikerjakan oleh para sejarawan yang ahli di bidangnya masing-masing sesuai dengan tema yang diangkat. Sementara itu, pengawasan menyeluruh terhadap proses penulisan dilakukan langsung oleh Komisi X DPR RI, guna memastikan kualitas dan akurasi isi buku.
"(Saat uji publik) DPR nanti pasti diundang. Kalau DPR kan memang tugasnya build in sebagai pengawas. Kami sangat menerima supervisi Komisi," ucapnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi X DPR telah melakukan penjaringan aspirasi publik terkait penulisan ulang sejarah melalui kunjungan ke tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Andalas di Sumatera Barat, Universitas Diponegoro di Semarang, dan Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan.
Langkah ini merupakan bagian dari respons atas kontroversi yang muncul seputar proyek penulisan ulang buku sejarah. Sebagai tindak lanjut, DPR membentuk Tim Supervisi khusus. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan oleh proses ini, sehingga seluruh tahapan harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Baca juga: Dasco: Jangan Tuduh Ada Kepentingan Penguasa soal Penulisan Sejarah Ulang RI
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
