Fadli Zon: Penulisan Sejarah Kini Dibuka Lewat Uji Publik di Berbagai Daerah

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa pekan depan uji publik terkait penulisan ulang sejarah Indonesia akan mulai digelar serentak di berbagai wilayah, mencakup kawasan barat, tengah, hingga timur nusantara.

“Minggu besok ini ada uji publik,” ucapnya dari kompleks parlemen DPR RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon, secara internal ia menargetkan penulisan ulang sejarah Indonesia dapat diselesaikan pada bulan Agustus sebagai bentuk persembahan spesial bagi Republik Indonesia menjelang perayaan kemerdekaan yang ke-80.

“Itu, kan, (Agustus) target. Jadi, kita harapkan ini bagian dari tenggat waktu untuk internal, lah. Nanti kita lihat sampai sejauh mana kesiapan dari tim sejarawan yang menulis dan juga ada proses editing (penyuntingan)," ucapnya. 

Dalam uji publik yang dijadwalkan berlangsung pekan depan, Fadli Zon menegaskan bahwa proses penulisan ulang sejarah dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ia menambahkan bahwa setiap hasil penulisan dapat diperdebatkan dan dikritisi dalam forum uji publik tersebut.

Sebelumnya, saat ditemui di Beijing, China, pada Jumat, 11 Juli Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa uji publik penulisan ulang buku sejarah telah siap digelar pada 20 Juli, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa uji publik penulisan ulang sejarah akan dikemas dalam bentuk seminar dan diskusi terbuka. Format ini dirancang agar para pemangku kepentingan dapat menyampaikan masukan, kritik, hingga argumentasi terhadap isi buku sejarah yang tengah disusun ulang.

Fadli menyoroti bahwa selama ini banyak kritik bermunculan di media sosial, namun menurutnya sebagian besar hanya bersandar pada asumsi, tanpa mengacu pada isi yang sebenarnya. Ia berharap uji publik ini menjadi ruang yang lebih substansial dan konstruktif.

Adapun penulisan ulang buku sejarah ini dikerjakan oleh para sejarawan yang memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing sesuai tema yang diangkat. Seluruh proses penulisan diawasi langsung oleh Komisi X DPR RI sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap proyek penting ini.

Baca juga: Penulisan Ulang Sejarah Masuki Babak Uji Publik

(Sumber: Antara)