Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjawab pertanyaan wartawan di Auditorium Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu 6 Mei 2026. ANTARA/Fathur Rochman (Antara)
Ntvnews.id , Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses audit dan pemeriksaan terkait pengadaan barang dan jasa di program Sekolah Rakyat.
Langkah ini ditegaskan sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Sosial.
"Kami amat sangat terbuka untuk diaudit, diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial," kata Mensos Saifullah Yusuf dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya membuka diri terhadap audit, tetapi juga berencana menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi guna melaporkan seluruh tahapan pengadaan yang telah dilakukan.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi sebelum memasuki proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026.
Baca Juga: Mensos Tegaskan Sepatu Siswa Sekolah Rakyat yang Viral Bukan dari Kemensos
"Kami terbuka dan jika ada waktu besok, kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kami lewati. Ini adalah kesempatan baik buat kami untuk melakukan evaluasi sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026," ucap Mensos Saifullah Yusuf.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi perhatian berbagai pihak terhadap program tersebut dan memastikan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan KPK.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mencegah potensi penyimpangan.
"Jadi sekali lagi kami terima kasih dan kami akan berkoordinasi, tentu kebijaksanaan kepolisian dan termasuk ke KPK," kata Mensos.
Ia juga mengungkapkan rencana untuk melakukan audiensi dengan pimpinan KPK guna mendapatkan masukan terkait pengadaan barang di Sekolah Rakyat.
"Saya yang minta waktu karena itu ada, katakanlah, menurut saya pendapat yang patut didengarkan dari KPK," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, pihaknya akan menyampaikan seluruh data dan proses pengadaan, termasuk pengadaan sepatu bagi siswa yang sempat menjadi sorotan di media sosial.
"Jadi, pendapatnya KPK sangat kami dengarkan dan kami akan tindak lanjuti untuk supaya lebih tahu," ucap Mensos.
Baca Juga: Mensos Tegaskan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan dan Sesuai Prosedur
Menurutnya, masukan dari KPK sangat diperlukan untuk memastikan sistem pengadaan berjalan lebih baik dan akuntabel.
Terkait pelaksanaan yang sudah berjalan, Mensos memastikan seluruh proses pengadaan Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ia menjelaskan bahwa penetapan harga barang dilakukan melalui survei pasar serta konsultasi terlebih dahulu.
Khusus untuk pengadaan sepatu, ia menyebut setiap siswa akan menerima empat pasang sepatu, yakni sepatu harian, sepatu olahraga, sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH), dan sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
